Nasional

DPR MInta Semua Pihak Patuhi Putusan MA Terkait Pembatalan Iuran BPJS

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Menyusul pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung (MA) pada Senin (9/3) Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak tunduk dan patuh terhadap putusan MA tersebut.

“MA sudah keluarkan putusan pembatalan, maka DPR akan mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Karena itu DPR minta semua pihak tunduk dan patuh dengan putusan MA tersebut,” tegas Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Menurut Waketum Gerindra itu, DPR sendiri beberapa waktu lalu sudah mengupayakan kepada pihak BPJS dan pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas III, tapi tetap dinaikkan. Dan, dengan pembatalan MA itu, maka pemerintah mestiu menghitung ulang defisit anggaran yang mencapai Rp 34 triliun tersebut. “Kementerian Keuangan dan pihak BPJS Kesehatan harus menghitung ulang,” kata Waketum Gerindra itu.

Berdasarkan data DPR RI banyak juga data-data BPJS yang harus disinkronkan. Termasuk data-data terbaru terkait berapa jumlah dana yang sudah masuk berikut defisitnya,” ujarnya.

Karena itu, Gerindra meminta Kemenkeu RI dan BPJS Kesehatan untuk bersama-sama menghitung defisit karena diperlukan validitas data tentang peserta BPJS yang ada di Kelas I, Kelas II, dan Kelas III.

Namun demikian kata Sufmi Dasco, pemerintah seharusnya mengkaji terlebih ddulu putusan MA yang bersifat final dan mengikat itu. “Selanjutnya menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyikapi putusan tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dikutip dari laman MA di Jakarta, Senin, uji materi yang diajukan Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir dan diputus hakim agung Yosran, Yodi Martono Wahyunadi dan Supandi.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) menjadi sebesar Rp42 ribu per orang per bulan dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III, Rp110 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas II dan Rp 160 ribu dengan manfaat ruang perawatan kelas I.

Besaran iuran tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan uji materi Perpres Nomor 75 Tahun 2019 karena menilai kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen tidak disertai alasan logis.

Menurut komunitas itu, Perpres 75 Tahun 2019 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top