Nasional

DPR Minta RUU Tembakau segera Disahkan

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menerima Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), yang ingin memberikan dorongan semangat agar RUU Pertembakauan dapat segera disahkan. Proteksionisme terkait dengan tembakau ini harus dilakukan, karena satu-satunya cara kita menjaga keluhuran bangsa antara lain dengan cara kita memandang tembakau dan lain-lainnya dengan proteksi.

“Di dalam Undang-undang itu harus mencakup secara komprehensif, jangan hanya melindungi petani tetapi tidak melindungi masyarakat. Jangan pula hanya melindungi industri tetapi tidak melindungi kesehatan masyarakat,” tegas Fahri Hamzah di Gedung DPR RI Jakarta pada Rabu (16/11/2016) malam.

Menurut Fahri, melindungi petani itu tidak harus dengan merusak berbagai hal lainnya, tetapi dengan memperbaiki sisi kehidupan bangsa lainnya secara bersamaan. “Publik harus menyoroti masalah ini, karena menyangkut banyak pihak. Petani tembakau ingin diproteksi dari impor, dan memang semua rakyat Indonesia harus dilindungi produksinya. Sementara kepentingan industri adalah harga tembakau murah, bahan baku yang tersedia dan terjamin. Dan kepentingan pemodal adalah bisa membangun banyak pabrik disini,” ujarnya.

Dikatakan, problem lainnya juga adalah pemodal-pemodal asing yang melakukan repatriasi. Banyak negara di dunia yang saat ini tidak memperbolehkan pabrik tembakau di negaranya. Kemudian mereka mencari tempat usaha, dan mungkin saja Indonesia menjadi sasaran tempat usaha tersebut.

“Bila Indonesia hanya menjadi sasaran tempat usaha bagi mereka, pabriknya ada disini tetapi tenaga kerjanya orang asing, barangnya juga di impor dari luar, kemudian diproduksi secara masal disini, maka kita hanya akan menjadi pasar. Karena produk tersebut dijual secara masif, maka mengakibatkan petani tembakau kita mengalami kehancuran. Setelah mereka memperoleh keuntungan lalu modalnya dibawa lagi ke luar negeri,” tambahnya.

Fahri mengatakan, itu adalah early dirty capitalism yang sejak jaman Bung Karno sudah dilawan. Karena itu, tugas DPR sebagai regulator harus menggunakan strategi terbalik, yakni keberadaan undang-undang ini harus bisa menjamin produksi petani, melarang impor dengan strategi regulasi tertentu.

“Dengan menggunakan sumber daya alam dan SDM kita sendiri, maka rekrutmen tenaga kerja meningkat. Apalagi dikelola oleh usaha dalam negeri, maka uangnya akan bertahan dan bisa digunakan untuk investasi dalam negeri. Bila perlu setelah itu, kita serang pasar ekspor. Negara harus memberikan instrumen kepada produsen dan industrialis untuk mudah menyerang pasar luar,” pungkasnya.

Sebelumnya anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertembakauan untuk segera di bawa ke Paripurna untuk diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR. “Kami menantikan Pimpinan mengagendakan rapat Bamus untuk membahas RUU Pertembakauan itu agar di Paripurnakan menjadi usul inisiatif DPR sebagai bentuk integritas dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat,” tegas politisi dari F-PKB itu.

Dalam interupsinya, Neng Eem juga mengungkapkan hal tersebut terkait dengan adanya animo dari masyarakat yang meminta RUU Pertembakauan segera ditindaklanjuti. Mengingat, pentingnya RUU tersebut bagi para petani dan pelaku industri lokal. “Kami melihat masyarakat memiliki ketertarikan yang besar terhadap RUU Pertembakauan, terkait ketersediaan bahan baku lokal. Terlebih lagi, national interestnya cukup besar karena melindungi petani dan industri tembakau lokal,” ungkapnya.

Menanggapi usulan tersebut, Fahri Hamzah selaku pimpinan Rapat mengutarakan bahwa pimpinan DPR telah menyepakati RUU tersebut untuk segera ditetapkan menjadi usulan inisiatif DPR. “Kita akan segera bahas didalam penjadwalan Bamus (Badan Musyawarah). Oleh karena itu, ketika kita telah sepakati di Bamus, maka Pansus dan Komisi bisa bekerja untuk mendengar aspirasi masyarakat,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top