Nasional

DPR Minta Pemerintah Tambah Kekuatan Patroli di Perairan Natuna

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM- Pemerintah diminta menambahkan kekuatan terkait ancaman masuknya kapal patroli milik pemerintah Cina, Coast Guard Cina di Perairan Natuna. Kekuatan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU), serta Polair harus meningkatkan patroli di wilayah laut Indonesia, terutama di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Jadi, pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu diperbaiki dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna,” ucap Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Puan meminta kapal milik pemerintah Cina beserta kapal ikan nelayan Cina yabg dikawalnya segera meninggalkan Laut Natuna Utara. “Perairan Natuna merupakan kedaulatan wilayah Republik Indonesia yang diwajibkan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai perjanjian internasional (UNCLOS tahun 1982). Karena itu tidak ada alasan untuk Indonesia untuk dapat melihat wilayahnya sendiri,” tegas Puan.

Menurut Puan, pemerintah Cina harus menyetujui hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982 dimana Tiongkok adalah salah satu anggotanya. Oleh karena itu, meski ia meminta penambahan kekuatan militer di Natuna namun Puan tetap mendorong diplomasi damai untuk meredam hubungan yang memanas antara pemerintah Indonesia dengan Cina.

Puan mengusulkan agar pencurian ikan oleh kapal ikan Cina di Perairan Natuna, diselesaikan dengan hukum internasional yang disepakati bersama. Penerapan Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) harus didorong kedua negara.

Yaitu sanksi hukum bagi nelayan Cina berupa denda meskipun pencurinya adalah negara sahabat sendiri. Sebab persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal IUUF.

“Mengutamakan bagi pembayaran untuk IUUF di kapal Indonesia, tegas, guna memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan ilegal di kapal Indonesia dan mencegah memancing di wilayah perairan Indonesia,” tegas Puan.

Ia juga meminta semua pihak terutama kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung pemerintah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutamakan upaya diplomasi dengan pemerintah Cina. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top