Nasional

DPR Minta Pemerintah Pastikan Soal UN Tidak Bocor

JAKARTA, Pemerintah memutuskan tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN). Keputusan ini menjawab kesimpang-siuran moratorium UN yang pernah diwacanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu untuk dihapus, namun ditolak oleh pemerintah karena masih membutuhkan kajian secara komprehensif.

Karena itu Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri meminta pemerintah dapat menjamin kerahasiaan soal UN dan kesahihan hasil UN, jika UN tetap dijalankan tahun mendatang. “Kalau UN tetap dilaksanakan berarti pemerintah harus memastikan bahwa soal tidak bocor,” tegas Fikri dalam keterangannya pada wartawan di Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Menurut politisi FPKS itu, pelaksanaan UN yang terakhir, diwarnai pemberitaan bocornya soal. Bahkan, banyak oknum yang memperjualbelikan soal maupun jawaban UN lewat berbagai jalur. “Termasuk yang ditengarai ada beberapa sekolah yang untuk soal tertentu dikerjakan oleh gurunya, karena memang materi pelajarannya belum diajarkan kepada siswa. Harus ada solusi,” ujarnya.

Permasalahan lain yang harus dibenahi kata Fikri, yakni bebasnya pengawasan UN di beberapa daerah yang meninggalkan ruang kelas atau membiarkan peserta ujian menggunakan telepon seluler untuk bertukar jawaban UN.

“Khusus untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK), problematika kekurangan sarana komputer di sekolah yang menyelenggarakannya juga harus sudah diatasi,” kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Selain itu Fikri mengkritisi wacana moratorium yang dicetuskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Ia meminta adanya pembenahan sistem pengambilan keputusan yang lebih bijak dari pemerintah. “Hal itu agar, tidak terkesan ‘mempermainkan’ guru, siswa, sekolah dan orang tua murid seperti pada kasus menunggu keputusan pelaksanaan UN,” jelas Fikri.

Sebagaimana diketahui, hasil Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, Pemerintah memutuskan tetap menyelenggarakan UN. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, keputusan itu didasarkan atas survei yang dilaksanakan oleh PISA, sebuah lembaga studi internasional tentang kondisi pendidikan di Indonesia.

Survei menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Peningkatan kualitas ini terlihat dari tahun 2003 hingga 2016. Bahkan, PISA memprediksi bahwa pada 2030, Indonesia akan menjadi bagian dari negara-negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. PISA melihat pendidikan Indonesia butuh penyempurnaan.

Hal itulah yang diputuskan pemerintah, yakni meneruskan pemberlakuan UN dengan sejumlah perbaikan. Salah satunya, pemerintah terus mendorong perbaikan kualitas guru. “Guru yang sudah disertifikasi tentunya ditingkatkan dari waktu ke waktu kemampuannya sehingga dengan demikian akan ada evaluasi kinerja guru,” kata Pramono.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top