JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyatakan keprihatinannya terhadap terkabakrnya kapal Zahro Ekpres di pelabuhan Muara Angke menuju Kepulauan Seribu pada Minggu (1/1/2016), yang menewaskan 23 orang dan 17 hilang tersebut. Karena pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap standa operasional (SOP) kapal-kapal yang berlayar tersebut.
“Daftar manifest kapal zahro ternyata abal-abal alias palsu atau tidak benar. Dari data disebutkan tercatat 100 tapi jumlahnya mencapai 180-an penumpang. Meski belum over load, tapi ini bentuk pelanggaran berat dan sudah melanggar SOP. Belum lagi barang-barang yang diangkut,” tegas Waketum PAN itu pada wartawan di Jakarta, Senin (2/1/2017).
Artinya dari jumlah penumpang yang salah itu saja kata Taufik, sudah abal-abal. Belum lagi batas maksimal daya angkut kapal. “Jangan-jangan juga abal-abal. Tapi yang pasti abal-abal itu nahkoda atau kapten kapalnya. Apalagi nahkodanya loncat duluan ke laut untuk menyelamatkan diri. Itu pelanggaran berat etika profesi, sangat memalukan. Seharusnya dia yang memimpin evakuasi dan penyelamatan penumpang, tapi malah kabur,” ungkapnya kecewa.
Sebab yang memahami masalah evakuasi itu kapten atau nakodanya, namun malah loncat duluan ke laut bagaimana?
“Jadi, untuk manifest – daftar jumlah penumpang dan angkutan barang itu diduga ada permanainan. Sehingga ada jumlah yang digelapkan. Bukannya seluruh penumpang angkutan umum mendapatkan asuransi, dari situ saja sudah merugikan hak penumpang,” tutur Taufik.
Namun kata Taufik, semua serahkan kepada proses penangan kasus ini ke pihak kepolisian, KNKT dan Basarnas. “Yang perlu dilakukan adalah pengawasan pelabuhan harus ditegakkan. Sop wajib dilakukan, yang melanggar sikat. Kedua, harus dilakukan audit menyeluruh untuk mencari tahu dimana kelemahannya. Insiden seperti ini bukan kali pertama terjadi dan kita berharap tidak terjadi lagi,” katanya.
Terakhir dia meminta seluruh petugas dan relawan yang melanjutkan proses pencarian korban kapal untuk mengutamakan keselamatan, dan sebagai pimpinan DPR, Komisi V DPR agar segera memanggil pihak-pihak terkait dalam insiden tersebut, untuk memcari solusi agar kejadian itu tidak terulang lagi. “Komisi V DPR harus panggil pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
