Nasional

DPR Minta KPU – Bawaslu Lepas Kepentingan Politik

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan bahwa penting agar seluruh komisioner Bawaslu dan KPU bersih dari kepentingan politik apapun. Karena itu, anggota Bawaslu dan KPU jangan sampai bermain-main di wilayah yang tidak netral atau berpihak ke salah satu peserta pemilu. Apalagi menjadi Timses parpol atau Pilpres tertentu.

“Saya yakin Bawaslu – KPU bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Sehingga KPU dan Bawaslu harus betul-betul bisa tegas terhadap pelanggaran pemilu. Kalau ada money politik yang makin merajalela sekarang ini, maka masyarakat sudah pada posisi yang berpandangan semacam pragmatis. Ini tugas KPU dan Bawaslu untuk memberi pengertian dalam aspek idealismenya agar tidak terjebak politik uang,” tegas Waketum PAN itu dalam dialektika demokrasi “Komisioner Baru, Tantangan Baru” bersama Wahyu Setiawan, Pramono U Tanthowi anggota KPU terpilih, dan Rachmat Bagdja anggota Bawaslu terpilih di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Rachmat Bagdja mengatakan Bawaslu ke depan harus konsisten mengawasi penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedua, problem koordinasi di internal Bawaslu karena hampir semua anggotanya adalah baru, dan ketiga masyarakat harus berani melaporkan pelanggaran pemilu itu sendiri. Apalagi, sudah ada mekanisme yang bisa memberikan perlindungan keamanan bagi pelapor agar dirinya tidak merasa terancam.

“Sudah ada aturan dan mekanismenya soal pelanggaran pemilu itu, maka masyarakat harus berani melaporkan. Meski yang dilaporkan tidak dengan semua identitasnya. Nanti akan dijadikan temuan oleh Bawaslu dan akan dicari alat buktinya oleh Panwas. Jadi jangan takut untuk melaporkan pelanggaran pemilu oleh siapapun,” tegas pengajar Universitas Al-Azhar Jakarta, itu.

Apalagi kata Bagja, sudah ada kerjasama antara Bawaslu dengan institusi penegak hukum lainnya. Baik kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK), maupun Mahmakah Agung (MA), agar aspek keamanan bagi pelapor bisa lebih terjamin. “Bawaslu juga kerjasama dengan lembaga LPSK, inilah yang akan kita lakuan kedepan,” lanjut Bagja.

Untuk itu, Bagja memandang perlu dilakukan penguatan koordinasi antara pihaknya dengan penegak hukum itu sendiri. “Polisi, jaksa ini harus disamakan persepsinya. Supaya pemahaman terhadap regulasi itu sama. Supaya tidak ada laporan-laporan yang banyak ditolak,” sambung Bagja.

Yang perlu ditekankan bahwa salah satu agenda pokok tahapan pemilu serentak 2019 adalah memulihkan hubungan kelembagaan dengan DPR RI, karena kalau tidak Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kehilangan banyak energi untuk hal-hal yang tidak perlu.

“Pengalaman yang menarik itu bisa menjadi repleksi sebelum Pemilu 2019 dan problematika persiapan Pilkada serentak di 2018 yang jumlahnya lebih sedikit. Tapi, meliputi provinsi besar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumut, Bali, dan NTB. Memang dari sisi jumlah sedikit namun potensi persoalannya jauh lebih besar,” demikian Wahyu Setiawan.

Karena itu kata Wahyu, perlu merumuskan terobosan-terobosan yang menjadi persoalan pokok sebelumnya. Persoalannya adalah fenomena calon tunggal itu rumit ternyata kebetulan di Jawa Tengah ada calon tunggal di Kabupaten Pati, Jawa Tengahitu kotak kosongnya (25%), maka ke depan jangan sampai ada calon tunggal, karena memberikan hak politiknya kepada kotak kosong.

“Bisa dibayangkan belum ada aturannya memfasilitasi aspirasi masyarakat yang mendukung kotak kosong dan diatur dengan Peraturan KPU (PKPU) maka perlu diantisifasi dan menjadi agenda KPU dan DPR ke depan,” ungkapnya.

Selain itu kata Wahyu, kita masih mempersoalkan angka partisifasi politik masyarakat tetapi tidak pernah ada upaya yang diligitimasi di PKPU bagaimana kita melihat variabel-variabel yang mempengaruhi parisifasi politik. “Sebagai contoh di Kabupaten A partisifasi 70 % tapi kita tidak pernah mengetahui kenapa kemudian pemilih yang menggunakan hak pilihnya kok 70 %, kenapa yang 30 % tidak menggunakan hak pilinya?” katanya mempertanyakan.

Dengan demikian menurut Wahyu, KPU perlu membuat regulasi yang memungkinkan untuk memotret variabel partisifasi politik masyarakat, agar dalam memasang target berikutnya kita menjadi realistis.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top