Market

DPR: Masalah Ekonomi Jadi Hambatan Pembahasan RUU Minol

Ilustrasi Miras/Kompas.com

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-RUU Larang Minuman Beralkohol (Minol) yang sudah mengendap sejak 2015 di DPR mau “dihidupkan” kembali. Meski sudah ada 21 pengusul, namun untuk membahas RUU tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi. “Memang tidak mudah, kami mengakui hal itu. Karena ini bukan hanya soal gangguan keamanan dan ketertiban saja,” kata Anggota Badan Legislatif dari PKS Muhammad Nasir Djamil dalam diskusi legislasi “Pro Kontra RUU Minol” bersama Raymond Michael, Antropolog Universitas Indonesia di Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Hal lain yang menjadi tantangan, kata Nasir Djamil, masalah yang berkaitan dengan ekonomi. Misalnya, masalah ketenaga kerjaan, perpajakan dan juga dampak psikologis dari pada rancangan undang-undang itu.”Karena itu, kami berusaha berusaha agar kemudian rancangan undang-undang ini bisa diterima dan kemudian dibahas kembali,” tambahnya.

Menurutnya, RUU Minol ini bertujuan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan daerah yang telah membuat peraturan daerah (Perda) terkait dengan minuman beralkohol. “Makanya, secara nasional perlu ada undang-undang yang memayungi peraturan-peraturan daerah tersebut. Sehingga kemudian ini bisa jadi rujukan ke pemerintah daerah,” ujarnya.

Lebih jauh kata Politisi PKS, masalah teknis dalam RUU Minol tersebut, tentu bisa didiskusikan. Karena saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. “Setelah itu, kami bertemu dengan Badan Legislasi,” ucapnya.

Sementara itu, Antropologo FISIP Universitas Indonesia Raymond Michael mengatakan selama ini sudah banyak aturan-aturan pengendalian Minuman Miras. “Permendag, kemudian Keppres dan semua aturan itu berlaku untuk nasional,” ujarnya.

Lebih jauh Raymond menjelaskan bahwa minuman beralkohol ini berkaitan dengan kearifan lokal dan budaya setempat, termasuk pariwisata. “Industri miras ini memberikan multiplier effect ekonomi yang tinggi. Bahkan di beberapa daerah, pemilik home industri ini mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi,” terangnya.

Oleh karena itu, kata Raymond, home industri miras lokal ini sebaiknya dilegalkan saja, sehingga bisa membangkitkan UMKM. Berikan saja izin resmi, sehingga miras impor illegal dan selundupan bisa ditekan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top