Nasional

DPR: Isu Politik Covid-19 Bisa Ganggu Perekonomian Nasional

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Kalangan DPR RI menilai jika aturan perundang-uandangan tentang penanganan dan pencegahan virus corona atau Covid-19 sudah ada. Tinggal pelaksanaan oleh pemerintah yang harus dioptimalkan berikut dampak ekonominya bagi masyarakat. Dan, jangan jadikan covid-19 ini menjadi isu politik.

“Kalau aturan sudah ada. UU No.24 tahun 2007, Inpres No.4 tahun 2019, UU Karantina Kesehatan, Protokol 5, dan Keppres No.4 tahun 2018 tentang penanggulangan bencana. Dimana Covid-19 ini sebagai bencana kemanusiaan,” tegas anggota Komisi IX DPR RI FPKS Mufida Kurniasih.

Hal itu disampaikan dalam diskusi ‘RUU Khusus Corona’ bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena, dan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta,Selasa (10/3/2020).

Karena itu lanjut Mufida, yang dibutuhkan langkah konkret pemerintah untuk mencegah, menyembuhkan, dan mengantisipasi kemungkinan dampak ekonomi masyarakat. “DPR dan masyarakat harus mengawal pelaksanaan aturan itu di masyarakat,” ujarnya.

Melki Laka Lena malah minta masyarakat tidak perlu panik dengan corona ini, karena virus ini tak seganas virus DBD (deman berdarah) sendiri. Di NTT saja kini sudah ribuan orang yang terjangkit DBD dan 33 orang meninggal dunia.

Hanya saja kata politisi Golkar itu, semua jenis virus harus ditangani dengan cepat dan baik. Sehingga tak perlu panik dengan corona. “Inpres No. 4 tahun 2019 itu sudah cukup tangani corona. Namun, butuh kekompakan dan kerjasama untuk taks aling menyalahkan. Jangan sampai ini dijadikan isu politik,” kata Melki.

Mengapa? Kalau dijadikan isu politik menurut Kamrussamad, bisa berdampak pada krisis ekonomi. Sebab, secara nyata barang ekspor dan impor sudah berkurang dan tidak lagi normal.

“Dalam empat minggu terakhir ini ekspor turun lebih 60 persen, bursa saham turun Rp 500 triliun, dan perusahaan-perusahaan mengalami kerugian yang juga besar, juga hotel-hotel dan pusat perbelanjaan turun, harga minyak dunia pun hanya 20 dollar AS per barrel. Padahal, dua bulan lagi memasuki bulan puasa, Idul Fitri, dan anak-anak sekolah,” tambah Kamrussamad.

Karena itu politisi Gerindra minta pemerintah cepat melakukan pencegahan penyembuhan dan antisipasi dampak ekonomi global. “Pemerintah perlu pertimbangkan RUU Omnibus law untuk menarik kembali agar tidak menimbulkan gejolak dari kaum buruh,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top