Nasional

DPR – DPD Dukung Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberi arahan spesifik soal pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, karenanya Presiden RI mendesak agar DPR RI segera menuntaskan RUU Terorisme tersebut, mengingat ancaman teroris sudah makin menguat. Bahkan disinyalir ISIS sudah membangun kekuatannya di Filipina.

Karena itu Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mendukung keterlibatan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut. “DPD RI sangat mendukung keterlibatan TNI ini, karena terorisme sudah mengancam NKRI. Tentu keterlibatan TNI itu sesuai aturan perundang-undangan yang telah disepakati,” tegas senator dari Kalimantan Barat itu pada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyebut, DPR tinggal mengamini permintaan presiden dan mengaplikasikannya RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kini tengah dibahas. “Secara pribadi saya mendukung untuk sistem pengendalian teroris itu dilakukan secara integritas dan bersama-sama karena jangan sampai ini menjadi sesuatu keraguan antara TNI dan Polri menyikapi kejadian seperti yang kemarin,” kata Waketum PAN itu.

Pelibatan TNI dalam pemberantasan masalah terorisme memang menuai pro dan kontra. Selama ini TNI hanya menjadi bantuan kendali operasi (BKO) dalam menanggulangi terorisme. Namun maraknya aksi teror di Indonesia, membuat keterlibatan TNI dirasa perlu. “Sepanjang definisinya jelas, dalam hal tertentu sekarang ini BKO TNI karena birokrasi yang terlalu lama ini perlu payung hukum menjadi supporting unit untuk pemberantasan dan pencegahan,” ujar Taufik.

Apalagi kata Taufik, sudah ada statemen dari Kapolri (Jenderal Tito Karnavian, red) mendukung pelibatan TNI itu. Artinya ya sudah kalau Kapolri mendukung apalagi yang lain. Dengan adanya kesepahaman antara Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Presiden RI, maka tak ada kata lain dari DPR selain untuk mendukung.

“DPR membuat membuat teori aturannya, payung hukumnya, sedangkan kawan-kawan TNI/Polri pelaksana di lapangan. Jika ini sudah menjadi komitmen bersama antara TNI, Polri, bahkan presiden sudah menginstruksikan, ya bahasanya DPR tinggal mengamini saja,” tegasnya.

Meski ada banyak pro dan kontra terkait pelibatan TNI dalam masalah terorisme, Taufik mengingatkan bahwa semua harus berpulang terhadap kepentingan rakyat. DPR pun dinilai cukup lambat dalam menyelesaikan revisi uu ini, bahkan terakhir pansus masih berkutat dengan masalah mengenai definisi dari ‘terorisme’ itu sendiri. “Jangan juga terlalu lama karena ini sesuatu hal yang barangkali debatable-nya terorisme, pencegahan, penindakan, aksi pemberantasan harus menjadi defenisi jelas,” kata Taufik.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top