Nasional

DPR Desak Presiden Respon Pengganti Patrialis Akbar

JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mendesak Presiden RI untuk segera merespon surat rekomendasi yang diberikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pengganti Patrialis Akbar, yang telah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penahanan politisi PAN itu setelah operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap dalam uji materi UU Impor Daging Sapi dari Australia.

“Secara procedural sudah dilakukan MKMK dengan mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Patrialis Akbar dan meminta Presiden RI segera menentukan penggantinya. Karena secara etika Patrialis sudah melanggar, maka Presiden harus responsive untuk segera merespon surat rekomendasi MKMK tersebut,” tegas Nasir Djamil pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Namun demikian kata Nasir, memang tidak mudah bagi Presiden untuk menentukan hakim konstitusi pengganti Patrialis Akbar. Mengingat ada beberapa langkah yang harus dilalui Presiden. Yaitu menentukan nama-nama calon, menyeleksi sampai tinggal satu nama untuk mengganti posisi Patrialis Akbar tersebut.

Karena itu dia berharap dengan komposisi jumlah hakim konstitusi yang ada saat ini, yakni delapan orang mampu bertindak seolah-olah berjumlah sembilan orang. Terlebih lagi dalam hitungan hari akan segera berlangsung Pilkada seserentak yang memungkinkan akan terjadi sengketa pilkada setelah itu.

Sebelumnya MKMK telah merekomendasikan untuk memberhentikan sementara Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Rekomendasi MKMK itu diputuskan paska sidang etik yang digelar oleh majelis, menyusul Patrialis ditangkap oleh KPK karena dugaan suap 30 ribu dolar Amerika Serikat (AS) dan 200 ribu dolar Singapura.

“Majelis Kehormatan memutuskan Patrialis Akbar untuk memberhentikan sementara (dari jabatan sebagai hakim konstitusi). Rekomendssi ini akan disampaikan kepada Ketua MK sehingga bisa diajukan ke presiden,” kata Ketua Majelis Kehormatan MK (MKMK) Sukma Violetta, Senin (6/2).

Menurut Sukma, MKMK akan kembali bekerja, setelah rekomendasi tersebut disetujui oleh Presiden, berupa pemeriksaan lanjutan kepada Patrialis Akbar. “Pengunduran diri Patriis Akbar tidak otomatis pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik berhenti,” jelasnya.

Patrialis Akbar, mantan Menkumham era SBY ditangkap KPK ketika tengah berjalan bersama seorang wanita di Grand Indonesia, pada Rabu (26/1). OTT tersebut atas dugaan suap dari Basuki Hariman, pengusaha impor daging sapi, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top