Uncategorized

DPR Desak Pemerintah Manfaatkan Amnesti Arab Saudi

JAKARTA – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Tenaga Kerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk memanfaatkan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait program amnesti atau pemutihan bagi TKI yang berlangsung selama 90 hari.

“Sebagaimana diketahui, pada 29 Maret 2017 lalu, Pemerintah Arab Saudi telah memberikan amnesti atau pengampunan kepada WNI yang melewati masa izin tinggal (overstay),” demikian Rieke saat Rapat Kordinasi Timwas TKI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Jika mereka mengikuti program ini kata politisi PDIP itu, maka mereka akan terlepas dari tuntutan denda dan akan diperbolehkan untuk masuk kembali dengan menggunakan visa baru. “Ini adalah sebuah momentum yang harus dimanfaatkan Indonesia, karena jumlah TKI yang overstay di Saudi cukup besar. Kami mengharapkan dukungan dan langkah-langkah progresif dari pemerintah,” ujarnya.

Diketahui, jumlah TKI yang melebihi batas tinggal pada tahun 2013 jumlahnya kurang lebih 105 ribu. 31.500 diantaranya telah pulang ke Indonesia dan masih menyisakan 73.500 orang. Angka ini disinyalir terus meningkat hingga 100 ribu orang disertai maraknya pengiriman TKI non-prosedural ke Arab Saudi.

Menurut Rieke, bentuk dispensasi yang diberikan Pemerintah Saudi yaitu terbebas dari sanksi denda. Bisa pulang seperti orang legal dengan biaya tiket sendiri. Tidak ditahan dalam tahanan deportasi, dan bisa kembali ke Saudi Arabia tanpa harus menunggu 5 tahun. Baik itu menggunakan visa kerja, visa umroh/haji ataupun visa ziarah.

Sementara itu, jika program pemutihan ini tidak dimanfaatkan oleh WNA yang overstay, maka bila terkena razia akan dikenai denda sebesar sekitar Rp 34 juta. Selanjutnya, masuk dalam tahanan imigrasi dan di black list. “Ini penting untuk segera disikapi,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan Timwas, minat TKI domestik terhadap progam pemutihan ini masih minim. Hal ini disebabkan karena sebagian mereka sudah mempunyai pekerjaan dan takut tak bisa kembali bekerja karena moratorium. Untuk itu, Timwas merekomendasikan kepada pemerintah agar melakukan penanganan khusus terhadap mereka.

“Harus ada langkah khusus, bagaimana ada jemput bola dari Pemerintah Indonesia. Terutama untuk perwakilan yang ada disana, agar menyadarkan tentang masalah overstay ini,” ungkapnya.

Di sisi lain, Timwas pun mengusulkan agar ada perjanjian antara buruh domestik dan majikannya, bahwa ia diperbolehkan pulang ke Indonesia untuk melakukan pemutihan dan bisa kembali lagi ke Saudi dan bekerja di majikan yang sama. Menurutnya, dengan sistem yang seperti ini juga akan memperlihatkan sebaik apa hubungan TKI dan majikannya.

“Ini harus digerakkan betul, perlu kerjasama antara pemerintah Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia, antara KBRI dan Keduataan Saudi di Arabia, dan keduataan Saudi yang ada di Indonesia,” kata Rieke lagi.

Karena itu Rieke meminta dukungan Kementerian Luar Negeri agar membantu menanggulangi proses pemulangan TKI yang ikut amnesti dengan kategori lansia, sakit dan punya anak dengan menggunakan dana perlindungan WNI.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top