Nasional

DPR Desak Kemenag RI Bayar Sertifikasi Guru Non PNS

JAKARTA, Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk mempercepat proses penyelesaian pembayaran TPG terhutang guru Inpassing tahun 2015, 2016 dan 2017 yang akan dibayar pada TA 2017 setelah selesai diverifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal Kemenag RI.

Demikian yang terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja tentang Serifikasi Guru dan Inpassing Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Abdul Malik Haramain, dihadiri Direktur Jenderal Pendidikan lslam Kementerian Agama RI Marudin Amin, saat membahas “Penyelesaian Program Sertifikasi Guru dan Program Inpassing Guru Bukan PNS di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Kedua, Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk menuntaskan pembayaran inpassing guru sejumlah 82.090 guru akan dibayarkan tahun 2017.
“Jadi, Panja mendesak agar Kemenag RI segera menuntaskan pembayaran impassing 82.090 guru di tahun 2017 ini,” kata Malik Haramain.

Ketiga, Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk berkoordinasi dengan Irjen Kementerian Agama RI dan BPKP untuk segera memverifikasi 38.386 orang guru pada tahun 2017.

Keempat, Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI bekerjasama dengan BAN-SM untuk mempercepat akreditasi madrasah.

Kelima, Panja Komisi VIII DPR RI mendesak Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk memperhatikan masukan dan pandangan dari anggota Komisi VIl DPR RI sebagai berikut :

a. Menuntaskan target sertifikasi guru sampai tahun 2021.
b. Meningkatkan evaluasi internal dalam proses percepatan penyelesaian pembayaran program sertifikasi guru dan program inpassing Madrasah terhutang.
c. Membuat skema penyelesaian permasalahan pembayaran TPG terhutang hingga tahun 2017.
d. Meningkatkan evaluasi kinerja satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI yang terkait dalam proses pembayaran sertifikasi dan inpassing guru Madrasah.
e. Memperkuat pelayanan satu atap dengan memberikan kemudahan akses informasi seluas-luasnya terhadap semua permasalahan guru diseluruh daerah agar tidak terkesan menyulitkan serta kepastian kelengkapan administrasi sehingga terbebas dari praktek penyimpangan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top