Nasional

DPR: Dana Haji Harus Dikelola Penuh Kehati-hatian

JAKARTA, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menegaskan jika penggunaan dana haji itu bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur berdasarkan syariah, dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel, transparan, bermanfaat untuk jamaah haji dan umat Islam.

Demikian dikatakan Ali Taher dalam forum.legislasi soal dana haji untuk infrastruktur bersama Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh dan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Selain itu kata politisi PAN itu pengelolaan keuangan haji itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

“Dalam persfektif itu, maka legalitasnya sudah jelas, hanya untuk kemaslahatan jamaah haji dan kepentingan umat Islam,” ujarnya.

Pada pasal 48 UU BPKH mengatakan penempatan atau investasi keuangan haji itu juga dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.

Pertanyaannya, jika penggunaan dana itu diberikan kepada pemerintah, maka harus hati-hati dengan mempertimbangkan asas manfaat dan akuntabel tersebut.

Karena itu Komisi VIII DPR, setelah raker nanti akan mengajukan ke paripurna DPR dan piminan DPR untuk bisa membicarakan BPK, BPKH, dan pemerintah dalam pengelolaan keuangan haji tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top