Nasional

DPD Usul Bupati dan Walikota Dipilih DPRD

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengusulkan pilkada kabupaten/kota sebaiknya dipilih oleh DPRD. Sebab, kalau langsung justru masyarakat akan terpolarisasi dalam politik kepentingan pragmatis dalam pilpres April 2019 lalu. Bukan saja terjadi money politics, tapi juga memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Belajar dari pilpres April 2019 lalu, sebaiknya pilkada kabupaten dan kota dipilih oleh DPRD. Hanya pilpres dan pemilihan gubernur (pilgub) yang dipilih langsung,” tegas Nono dalam dialog kenegaraan ‘Pilkada Serentak dan tantangan Membangun Daerah’ di Kompleks DPD RI Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Hadir anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad, dan pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana, Maximus Ramses Lalongkoe.

Lebih lanjut Nono mengatakan dengan dipilih oleh DPRD, maka money politics, politik uang, dan potensi perpecehan di masyarakat bisa dikurangi. Sebab kata dia, jika semua dipilih langsung, maka rakyat akan mengalami tiga kali (pilpres, pilgub, dan kabupaten/kota) memiliki potensi perpecahan.

Mengapa? Mengutip ungkapan Bung Hatta, bahwa demokrasi itu akan berjalan dengan baik, jika tingkat ekonomi dan pendidikan sudah baik. “Selama ekonomi dan pendidikan masyarakat belum baik maka akan terus terjadi politik uang dan politik emosional, yang bisa memecah-belah persatuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Kamrussamad mengatakan jika Komisi II DPR RI dan pemerintah sedang mewacanakan revisi UU Pilkada.
Baik terkait pencalonan mantan Napi, yang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) diperbolehkan, perlu tidaknya PNS mundur, TNI/Polri dilarang berpolitik praktis, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu dari TPS hingga KPPS, karena ratusan yang meninggal pada pemilu 2019 lalu.

“Mereka banyak yang meninggal akibat faktor kelelahan, usia maksimal 55 hingga 60 tahun, jumlah petugas penghitungan suara dari 7 orang menjadi 9 orang berusia 21 tahun. Kalau 17 tahun sebaiknya menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.

Pada pilkada serentak 2020 nanti terdapat 270 daerah terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. “Bagi saya Bawaslu yang harus diperkuat dengan orang-orang profesional dan berintegritas. Siapapun yang terbentuk menggunakan politik uang, langsung tangkap. Terutama dilakukan oleh dinasti yang menggunakan struktur politik secara masif,” tambah Maximus Ramses.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top