Nasional

DPD Tolak Caleg DPD RI Diseleksi Oleh DPRD

JAKARTA – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono secara tegas menolak pencalegan DPD RI akan diseleksi oleh Pansel. Baik oleh DPRD I maupun Gubernur. Sebab, seleksi semacam itu tidak ada dalam rezim pemilu. Yang ada hanya Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga resmi negara yang menyeleksi caleg DPD RI tersebut.

“Kalau diseleksi oleh gubernur, maka secara psikologis, politis dan yusridis bertentangan dengan konstitusi negara,” tegas Nono dalam dialektika demokrasi “Retakkah Hubungan DPR-DPD Akibat Usulan Senator Dipilih DPRD?” bersama anggota Komisi II DPR RI FPPP Achmad Baidhowi dan pengamat politik UIN Syahid Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Bahkan kata Nono, yang akan lolos menjadi caleg DPD RI adalah keluarganya, temannya, dan Pansel akan menjadi lembaga KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) baru. Karena itu dia meminta pencalegan DPD RI itu serahkan kepada KPU dan rakyat yang akan memilih.

Sebab, untuk memperkuat DPD RI itu bukan dengan menyeleksi pencalegan, melainkan kewenangan secara kelembagaan. “Niat baik, tapi kalau dengan cara yang salah, juga akan tidak baik. Atau untuk saat ini cukup menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dan, untuk komitmen kebangsaan baik DPR dan DPD RI perlu pembekalan dari Lemhanas,” jelas anggota DPD RI dari Maluku itu.

Yang jelas kata Nono, harus ada ceck and balances atau penyeimbang DPR RI antara pusat dan daerah. Kalau tidak, bisa menjadi ancaman munculnya sparatisme. Karena itu daerah harus maju agar negara makin kuat dan maju. “Makanya bukannya malah memperlemah DPD RI. Ribuan Perda-perda siapa yang akan mengawasi kalau bukan DPD RI. Inilah untuk memperkuat NKRI,” pungkasnya.

Pangi Syarwi juga menyatakan terkejut dengan wacana Pansel tersebut. Dia pun mendukung DPD RI kuat seperti halnya di negara federal. Tapi, kini setidaknya sesuai dengan putusan MK, DPD RI bisa mengikuti, membahas, dan memberi pertimbangan kepada DPR RI terkait UU, anggaran dan pengawasan.

“Jadi, putusan MK ini angin segar terkait dengan transfer keuangan daerah, pemekaran daerah dan lain-lain, meski DPR RI sendiri tak ingin kekuasaannya dibagi-bagi dengan DPD RI. Beda dengan di luar negeri dimana senator itu bukan saja ikut membahas, melainkan memiliki hak untuk menunda, dan hak veto untuk membatalkan sebuah UU. Tapi, karena di Indonesia ini DPD sebagai hasil kompromi politik, ya seperti saat ini,” tambahnya.

Dengan demikian kata Pangi, ke depan hanya ada tiga pilihan bagi DPD RI. Yaitu DPD RI tetap seperti sekarang ini, memperkuat kewenangan DPD RI, dan membubarkan. Sebab, bagaimana pun, DPR tak ingin pembahasan UU itu berlapis.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top