Nasional

DPD Siap Debat DPR Soal RUU Cipta Kerja

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Anggota DPD RI dari Jawa Timur yang juga anggota Komite III DPD RI menyatakan keberatan jika penolakan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja dianggap prematur. Untuk itu DPD siap adu argumen terkait RUU Ciptaker itu.

“Secara yuridis ada 16 (enam belas) UU terkait RUU Cipta Kerja, yang diubah, direvisi atau dinyatakan tidak berlaku sebagian norma-normanya,” tegas Evi Zainal Abidin, Selasa (21/4/20220).

Pandangan Komite III DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja kata Evi, itu berdasarkan hasil temuan dari kegiatan penyerapan aspirasi daerah dan masyarakat (reses) pada Februari 2020 lalu.

Selama masa reses tersebut, anggota DPD RI mendapatkan beragam aspirasi dari beberapa komponen daerah dan masyarakat serta kalangan akademisi.

“Saat membahas pasal-pasal yang berkenaan dengan tenaga kerja dan serikat pekerja kami undang bersama Disnaker. Saat membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan jaminan produk halal, kami libatkan kalangan akademisi dari Unibra, Unair, Unesa, UIN bersama Kanwil agama Jatim,” kata Evi.

Demikian pula saat membahas pasal-pasal yang terkait dengan perguruan tinggi, DPD beraudensi dengan para rektor dari berbagai universitas swasta di kota Surabaya.

“Hasil kegiatan penyerapan aspirasi tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang sangat mendasar dan bertentangan dengan asas otonomi daerah. Sehingga secara substansi RUU Cipta Kerja dinilai mengembalikan asas sentralistik dalam bernegara,” jelas Evi.

Karena itu ia berharap RUU Cipta Kerja ini tak hanya dominan dalam peningkatan investasi tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup, hak-hak pekerja, asas desentralisasi, dan aspek lainnya sebagai pertimbangan filosofi dari UU yang akan berdampak pencabutan UU itu sendiri.

Evi menyontohkan RUU Cipta Kerja yang tidak menghapuskan izin Amdal, padahal ketentuan itu mengingkari asas desentralisasi dan kembali ke sentraliasi. Dimana izin Amdal dan pembuangan limbah yang semula menjadi kewenangan daearah akan ditarik lagi ke pusat.

Secara substansi isi RUU Cipta Kerja ini juga bertentangan dengan pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, karena menghilangkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Dengan demikian, Komite III DPD kata Evi, siap beradu subtansi soal RUU Cipta Kerja inj dengan DPR. “Kami siap adu argumen dengan DPR,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top