Nasional

DPD Siap Bantu BNN untuk Berantas Narkoba

JAKARTA, Meski dalam kondisi serba terbatas baik anggaran, sumberdaya manusia serta infrastruktur dan suprastruktur, namun kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2016 dapat dibanggakan. Sebab, selama 2016 BNN berhasil mengungkap kasus narkotika sebanyak 807 kasus, kasus TPPU 21 kasus, tersangka narkotika 1 238 orang, dan tersangka TPPU 30 orang.

“Pemusnahan lahan ganja 8 titik lokasi (16 hektar). Barang bukti sabu 1, 02 ton, ganja 2,68 ton, ekstasi 754 094 butir dan asset Bandar Rp 261, 86 miliar,” demikian disampaikan Budi Waseso Kepala BNN saat RDP dengan Komite III DPD RI di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Abdul Azis senator dari Sumatera Selatan mengatakan bahwa narkoba ditemukan di hampir diseluruh wilayah Indonesia. Sehingga perang terhadap narkoba sangat nyata. Karena itu harus ada sistem untuk menanggulangi penyebarluasan narkoba hingga elemen terendah seperti desa atau rukun tetangga. Dengan demikian penguatan terhadap struktur keorganisasian BNN hingga tingkat kabupaten/kota sebagai suatu keharusan.

Senator dari Lampung, Ahmad Jajuli dan Maria Goreti dari Kalimantahn Barat menyatakan pentingnya pengawasan di daerah-daerah perbatasan serta bandar udara dan pelabuhan laut sebagai pintu masuk peredaran narkoba.

Anggota Komite III DPD RI GKR Ayu Koes Indriyah senator Jawa Tengah dan Baiq Diyah Ratu Ganefi senator NTB, menekankan urgensi untuk merevisi UU Narkotika. Hal itu untuk mengakomodasi berbagai jenis narkotika baru seperti tembakau gorilla yang belum tercantum dalam UU tersebut. Jangan sampai karena alasan belum tercantum dalam jenis narkoba yang dilarang, menyebabkan beredar bebas dan memakan korban.

Sementara itu Fahira Idris, Wakil Ketua Komite III DPD RI menyatakan keprihatinannya terkait dengan tidak masuknya miras ke dalam golongan narkoba. Padahal miras adalah pintu masuk narkoba hal ini ditunjukan dengan meningkatnya jumlah remaja peminum miras sejak tahun 2007.

“Lebih memprihatinkan lagi, komitmen pemimpin daerah pun tidak sama terkait hal itu. DKI Jakarta misalnya yang hingga saat ini enggan untuk menerbitkan Perda peredaran miras. Padahal merupakan janji politik saat kampanye. Saya berharap penguatan kelembagaan BNN yang saat ini didukung penuh oleh DPD RI dapat berdampak pada perluasan tupoksi BNN terkait penyebaran dan penyalahgunaan miras,” ujarnya.

Karena itu pimpinan Komite III DPD menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan dan anggaran BNN agar Tupoksi BNN berjalan maksimal. Disamping itu DPD RI akan kerjasama dengan BNN dalam upaya menyatukan dan menggerakkan potensi masyarakat seluruh Indonesia untuk mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top