Nasional

DPD RI Selesai Bahas RUU Etika Penyelenggara Negara dan RUU Kepulauan

JAKARTA, DPD RI telah menyelesaikan 2 RUU Inisiatif DPD RI, yaitu RUU Etika Penyelenggara Negara dan RUU tentang Daerah Kepulauan. Komite I DPD RI bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kepulauan telah menginisiasi RUU tentang Pemerintahan di Wilayah Kepulauan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono saat Sidang Paripurna ke-4 DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (19/9). Nono Sampono didampingi Wakil Ketua Darmayanti Lubis.

Selesainya kedua RUU tersebut kata Nono, merupakan bukti nyata bahwa langkah kerja DPD RI telah dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah.

Dimana dalam pembahasan RUU Kepulauan itu dilakukan bersama beberapa perwakilan kepala daerah wilayah kepulauan dan akademisi pada sidang paripurna ini menandakan bahwa perjuangan DPD nyata untuk mengangkat kepentingan daerah. Hadirnya para stakeholder ini menjadi dukungan moral bagi DPD RI dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Hadir antara lain, Steven Kandouw Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Perwakilan Pemerintah Kepulauan Riau, Perwakilan Pemerintah Nusa Tenggara Timur, Kepala Bapeda Mentawai, Perwakilan Pemerintah Daerah Pangkajene, Perwakilan Pemerintah Biak Numfor, dan perwakilan akademisi dari Universitas Maritim, Universitas Bangka Belitung, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Sidik, Universitas Sam Ratulangi, dan perwakilan Universitas Maluku Utara.

“Penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan sebagai bentuk apresiasi DPD terutama daerah-daerah di wilayah kepulauan yang masih tertinggal dan agar mendapat pemerataan pembangunan, dan RUU ini sudah masuk ke dalam daftar Prolegnas 2015-2019,” kata Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani.

Selain itu kata Parlindungan Purba Ketua Komite II DPD sedang menyusun dua RUU Usul Inisiatif yaitu RUU tentang Kegeologian dan RUU tentang Energi Terbarukan. Komite II telah melaksanakan tahapan Uji Sahih di daerah.

Fahira Idris Ketua Komite III DPD menambahkan saat ini sedang menyelesaiakan pandangan DPD RI terhadap RUU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Sisnas Iptek) dan Pandangan DPD RI terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Sementara itu Ajiep Padindang, Ketua Komite IV DPD menjelaskan hasil pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2018.

Selain saat menutup paripurna DPD RI, Nono Sampono menyinggung tragedi kemanusiaan Rohingya di Myanmar, sebagai peristiwa yang sangat memprihatinkan dan DPD RI mengutuk kebiadaban tentara Myanmar tersebut.

Untuk itu selain menggalang dana, DPD RI mendorong agar tragedi tersebut dapat segera dihentikan.

“Dalam rapat Panitia Musyawarah (Panmus), telah disepakati bahwa DPD RI akan memberi bantuan terhadap bencana kemanusiaan di Rohingya yang diambil dari dana task force bencana dan akan membuka kesempatan kepada rekan anggota yang akan memberikan bantuan secara pribadi, dan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top