Nasional

DPD RI Minta Pemerintah Evaluasi Pilkada dengan Calon Tunggal

DPD RI Minta Pemerintah Evaluasi Pilkada dengan Calon Tunggal

JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyayangkan peningkatan calon kepala daerah tunggal pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Karena itu pemerintah perlu mengevaluasi agar tidak ada calon tunggal.

Demikian yang mengemuka dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri Tjahjo Kumolo di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan secara keseluruhan berlangsung baik, meski masih terdapat sejumlah persoalan. Diantaranya, calon tunggal yang menunjukkan tren peningkatan. Dimana tren pilkada dengan calon tunggal meningkat di pilkada Februari 2017 lalu.

Menurutnya, calon tunggal terdapat di 9 daerah itu mengancam nilai-nilai demokrasi karena tidak ada pilihan lain bagi masyarakat. Untuk itu ke depan DPD meminta pemerintah dan KPU perlu membuat aturan minimal ada 2 pasangan calon dalam proses pemilihan agar pemilihan lebih demokratis.

“Masalah calon tunggal saya kira sudah dapat di jawab dengan Undang-Undang Pilkada yang baru, akan tetapi di lain tempat masalah pengawasan Pilkada harus didukung adanya regulasi baru, masih banyak permasalahan di situ,” tegas senator asal Jawa Tengah itu.

Contohnya, pelaksanaan pilkada di Pati, Jawa Tengah dimana terdapat tim sukses atau relawan yang mendukung untuk memilih kotak kosong, bahkan mengumpulkan suara yang cukup tinggi melawan calon pasangan tunggal.

Senator asal Maluku Nono Sampono berharap agar kualitas demokrasi semakin baik, seharusnya dalam Pilkada jangan sampai ada calon pasangan tunggal. “Seharusnya ada lawan jangan calon tunggal melawan kotak kosong, ini kalau pertandingan ibaratnya menang walk out, maka harus disepakati minimal ada 2 calon pasangan, agar demokrasi lebih baik dan tak ada kotak kosong,” pungkasnya.

Sementara itu sembilan daerah yang menggusung pasangan calon tunggal adalah Tebing Tinggi, Tulang Bawang Barat, Pati, Buton, Landak, Maluku Tengah, Tambrauw, Kota Sorong, dan Jayapura.

Mendagri, Tjahjo Kumolo mengatakan pilkada serentak tahun 2017 yang berlangsung di 101 daerah berjalan lebih baik. Pernik-pernik yang terjadi masih dalam tahap wajar dan masih bisa diselesaikan.

“Tapi kami juga sepakat dengan DPD bahwa seyogyanya jangan sampai ada pasangan calon tunggal, berarti demokrasi kurang, meski sudah ada regulasi yang mengatur hal tersebut,” tandas Tjahjo Kumolo

Mengenai pilkada yang memenangkan kotak kosong, Ia menjelaskan hal itu telah diatur oleh undang-undang. Prosesnya adalah jika pasangan calon tunggal memperoleh suara lebih banyak daripada kolom kosong, pasangan tersebut menang. Namun, jika lebih banyak pemilih yang menyoblos kotak kosong, pilkada di daerah tersebut akan diulang dari awal lagi. “Itu artinya, partai-partai masih bisa mengubah dukungan dan calon kepala daerah independen masih bisa ikut,” tambahnya.

Selain terkait calon tunggal, rapat kerja juga menyoroti pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta dimana terdapat sekitar 56 ribu warga yang belum merekam e-ktp. Ahmad Muqowam mengatakan persoalan terletak pada warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi tidak memilki Kartu Keluarga (KK) karena mutasi perpindahan penduduk dalam konteks pilkada tidak dibarengi dengan legalitas yg dimiliki.

“Penyelenggara pemilu harus melihat sampai ke bawah masih banyak permasalahan, semua harus fair dan tidak ada tekanan dalam memilih di pilkada DKI Jakarta nanti, karena ini menjadi sorotan di seluruh Indonesia,” kata Muqowwam.

Plt. Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono menjelaskan untuk kepentingan pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April ini, pemerintah sudah berupaya untuk membuka pendaftaran bagi warga DKI yang belum mendapatkan DPT.

“Fenomena DKI kemarin luar biasa melebihi perkiraan sampai form habis dan itu diluar dugaan, DPT tambahan meningkat luar biasa sampai formulir d TPS habis, saat ini sudah dibuka lagi pendaftaran DPT untuk mendapatkan surat keterangan hingga bisa mendapatkan hak untuk memilih besok, intinya dipastikan dan supaya tidak ada satu warga DKI yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di putaran kedua,” katanya.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top