Nasional

DPD RI Minta Pemerintah Bangkitkan Industri Rotan

JAKARTA, Larangan ekspor bahan baku rotan yang dulu diatur melalui Permendag No. 35 tahun 2011 memunculkan fakta bahwa proteksi yang diberikan untuk memajukan industri mebel dan kerajinan rotan mengakibatkan banyak kerugian terutama bagi pengusaha rotan.

Mewakili pemerintah “Meski Permendag 35/2011 itu telah dicabut, tapi dampaknya masih dirasakan para pelaku rotan sampai sekarang,” demikian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU ) Komite II DPD RI dengan pemerintah dan pengusaha di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (18/9/2017).

Hadir antara lain Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Industri Agro, Dirjen Pengelola Hutan Produksi Lestari, Asosiasi Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO),dan Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI).

I Kadek Arimbawa selaku pimpinan rapat menyayangkan kelesuan terhadap industri rotan tersebut. Padahal Indonesia merupakan penghasil rotan terbesar di dunia. Bahkan Indonesia boleh berbangga karena berdasarkan data Kementerian Perindustrian, sekitar 85 persen bahan baku rotan dihasilkan dari Indonesia dan sisanya sebesar 15 persen dihasilkan oleh Filipina, Vietnam dan negara Asia lainnya.

Kelesuan tersebut dipicu salah satunya oleh tidak adanya langkah strategis pemerintah dalam menjamin kelangsungan produksi rotan. “Kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan yang pada awalnya berdampak positif, ditandai dengan meningkatnya ekspor rotan pada tahun 2012-2013,” katanya.

Dan, kembali mengalami penurunan pada tahun 2014-2015. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan langkah strategis pemerintah dalam menjamin kelangsungan produksi dan penjualan rotan ke petani sehingga petani tidak berminat untuk menjual rotan karena harga rotan sudah tidak menarik lagi.

Karena itu, senator dari Kalimantan Tengah, Permana Sari meminta pemerintah untuk memberikan ketegasan agar industri rotan dapat berjaya kembali. “Masyarakat merasa rotan sudah tidak menghasilkan uang banyak. Bahkan di Kalimantan banyak kerajinan dibuat dari plastik. Saya minta ketegasan dari pemerintah untuk menghidupkan kembali semangat dari para petani. Jika hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan lama kelamaan industri rotan akan mati,” pungkasnya.

Mewakili ASMINDO, H. Majedi Effendi, selain menyampaikan mengenai dampak negatif tentang ketentuan ekspor rotan yang merugikan para petani dan pengusaha rotan juga mengemukakan bahwa walaupun larangan ekspor rotan yang terdapat pada Permendag 35/2011 sudah dicabut.

Namun, pencabutan tersebut tidak serta merta membolehkan ekspor rotan, karena masih terkendala pada Permendag No.44/M-DAG/PER/7/2012 tentang “ barang dilarang ekspor “ dimana rotan merupakan salah satu korbannya.

“Pencabutan Permendag No.35/2011 tidak serta merta membolehkan ekspor rotan, karena masih terkendala pada Permendag No.44/M-DAG/PER/7/2012 tentang “ barang dilarang ekspor “ dimana pada lampiran II tercantum rotan termasuk sebagai barang dilarang ekspor. Untuk itu, kami berharapa pemerintah dapat merevisi Permendag itu,” jelas Majedi.

Menanggapi hal itu Aji Mirza mengatakan pemerintah seharusnya melibatkan seluruh pihak terkait sebelum membuat peraturan dengan tidak mengesampingkan dampak dari peraturan tersebut. Untuk itu kedepan akan dilakukan pertemuan lebih lanjut untuk membahas permasalahan rotan ini.

“Saya melihat ada yang terlewat dari Permendag ini. Yaitu, tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku rotan. Pemerintah belum memikirkan dampak dari peraturan ini. Pemerintah belum mendengar masukan dari seluruh pelaku rotan. Maka ke depan akan kita coba adakan pertemuan lanjutan untuk membahasa hal ini secara tuntas bersama dengan pihak – pihak terkait baik dari pemerintah maupun asosiasi-asosiasi terkait rotan lainnya,”pungkas Senator asal Kalimantan Timur itu.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top