Nasional

DPD RI: Garam Nasional Terhambat Data dan Sistem Logistik

JAKARTA, Produksi garam nasional saat ini baru mencapai 3,2 juta ton dan masih defisit 1 juta ton, sedangkan total kebutuhan garam nasional di tahun 2016 mencapai 4.3 juta ton.

“Pertemuan hari ini ingin mencoba merumuskan peningkatan produksi garam nasional baik secara kualitas dan kuantitas dari hulu sampai hilir. Pada akhirnya diharapkan mendapatakan solusi yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau petambak garam di daerah” disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Farouk Muhammad saat membuka kegiatan Executive Brief pada Selasa (6/12) di Gedung DPD RI, Jakarta.

Dalam kesempatan itu hadir juga perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Selain itu juga hadir pemerintah daerah sentra garam Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan pelaku usaha seperti PT Garam dan Perkumpulan Petambak Garam Indonesia (PPGI).

Menurut Farouk, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian telah menyusun dan menyepakati Roadmap menuju swasembada garam nasional pada tahun 2017. Namun hingga kini progress terkait hal tersebut belum sesuai daengan apa yang diharapkan.

“Hingga saat ini tidak hanya kondisi garam nasional yang mengkhawatirkan, nasib dan kondisi kesejahteraan petani dan tenaga kerja di sektor garam rakyat yang berjumlah ± 75.000 orang tidak kalah menghawatirkan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Nurma mengatakan bahwa selama ini daerahnya masih terkendala dengan minimnya sarana infrastruktur jalan usaha tani sehingga biaya yang dikeluarkan untuk buruh pikul masih tinggi. Selain itu, fluktuasi harga garam yang tidak stabil, kondisi cuaca yang masih hujan dan belum adanya mitra usaha yang menyerap produksi garam rakyat menjadi faktor penghambat lainnya.

Perkumpulan Petambak Garam Indonesia (PPGI) Asril menambahkan, Pemerintah dinilai perlu mamfasilitasi pembentukan koperasi garam untuk memberdayakan komoditas tersebut diberbagai daerah dan melakukan pendampingan oleh penyuluh secara intensif bagi para petambak garam.

“Selama ini produksi garam cukup baik ditingkat petani, namun hingga kini masih terkendala cuaca. Ironisnya, ketidakterbukaan perizinan dan penetapan kuota impor garam tanpa memprioritaskan penyerapan garam lokal merugikan kepentingan petambak garam nasional,” tambahnya.

Dalam upaya meningkatkan produksi garam nasional baik kualitas dan kuantitas pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan beberapa langkah, diantaranya integrasi lahan menjadi satu hamparan dengan penerapan manajemen minimal seluas 15 Ha. Lalu, ekstensifikasi perluasan wilayah produksi garam di Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai dengan tahun 2019 direncanakan dibuka lahan 10.000 Ha dan melakukan intensifikasi lahan dengan melakukan pemasangan plastik tanah untuk meningkatan kualitas garam dari 2015 hingga 2019 di berbagai pusat produksi garam nasional.

“KKP dalam tupoksinya hanya melakukan peningkatan produksi dan penyediaan bahan baku, namun ironisnya yang diimpor saat ini justru bahan baku tersebut,” kata Purnomo Staff Ahli Menteri KKP bidang kebijakan publik dalam kesempatan tersebut..

Sebagai Informasi, dalam upaya mencapai swasembaba garam di tahun 2017 masih terkendala beragam keterbatasan seperti keterbatasan lahan, kuantitas dan kualitas yang masih minim, cuaca, basis teknologi produksi yang lemah, regulasi tata niaga garam, penyerapan garam rakyat, dan konsolidasi data.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top