Nasional

DPD RI Dukung RUU Pemerintahan Wilayah Kelautan

JAKARTA, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Mohammad Saleh berkomitmen jika DPD RI siap memperjuangkan RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. Keberadaan RUU ini dapat membuka jalan atas konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menyesuaikan pada karakteristik wilayah, terutama wilayah kepulauan.

Dalam membuka seminar RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan di Universitas Pattimura, Ambon pada Rabu (8/2/2017), Saleh mengatakan dengan diajukannya RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. Sebagai usul inisiatif DPD RI dalam Prolegnas 2017 menegaskan bahwa DPD RI siap menjadi motor terdepan dalam memperjuangkan RUU tersebut.

Demikian disampaikan DPD RI pada wartawan di Jakarta, Rabu (8/2/2017).

Di Indonesia terdapat 7 provinsi yang memiliki karakter kepulauan di Tanah Air. Ketujuh provinsi itu adalah Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

“Untuk itu, kami di DPD RI siap bekerja sama dalam merumuskan konsep dan kerangka gagasan bersama untuk meletakkan prinsip-prinsip pemerintahan daerah wilayah kepulauan bersama pemerintah daerah dan komponen masyarakat dari ketujuh provinsi tersebut,” ujarnya.

Landasan penting perumusan RUU ini didasarkan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan karakteristik kepulauan memiliki permasalahan pemerintahan yang berbeda dengan daerah yang berkarakter wilayah daratan. Karena itu, melalui RUU ini harapannya adalah pemerintah akan memberikan perhatian yang serius terhadap model penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar pada karakteristik wilayah kepulauan.

“Ini adalah perjuangan DPD. Semua berharap dan ini bisa menjadi undang-undang. Kita menyelenggarakan (seminar) hari ini adalah bentuk keseriusan kita. Kita juga mengundang semua senator dari wilayah kepulauan untuk hadir,” katanya.

Menurut Saleh, sampai saat ini implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya berjalan. Saat ini pemerintah menyamakan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kepulauan dengan wilayah daratan (kontinental). Berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang pembangunan dan pemerintah selama ini belum sepenuhnya mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat pada wilayah-wilayah yang berciri kepulauan atau berkarakter khusus.

“Dalam UU tersebut secara eksplisit telah diatur ketentuan bahwa provinsi dengan berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di wilayah laut baik bersifat atributif maupun tugas pembantuan. Namun, pengaturan ini dalam konsep otonomi masih bersifat pembagian urusan pemerintahan yang belum memposisikan daerah dengan ciri kepulauan,” ungkapnya.

Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menjelaskan seminar di Ambon ini sebagai momentum dalam memperjuangkan RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan. Bertepatan dengan perayaan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari yang juga mengambil tema tentang kemaritiman, yaitu “Pers dan Rakyat Maluku Bangkit dari Laut”, kata senator asal Jawa Tengah itu.

“Saya kira DPD datang kesini beserta tujuh provinsi kepulauan yang lain. Untuk memastikan ada regulasi mengenai wilayah kepulauan. Ini bagian sebuah momentum di Ambon. Kita bisa di Belitung, Bangka, Batam atau Kupang. Apalagi ini hari pers temanya adalah mengenai kemaritiman,” jelas Muqowwam.

Dikatakan, saat ini pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan masih berdasar pada negara agraris. Oleh karena itu, untuk dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan di daerah dengan wilayah kepulauan membutuhkan solusi yang berupa regulasi atau undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan tersebut.

Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad, dan senator-senator DPD RI dari provinsi-provinsi kepulauan, dan senator yang tergabung di Komite I DPD RI tersebut, Rektor Universitas Pattimura, Marthinus J Saptenno menyetujui konsep RUU ini. Menurutnya saat ini memang dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan.

“Apa yang dilakukan DPD untuk mengupayakan perlakuan khusus terhadap wilayah kepulauan sangat tepat. Maka kami sepakat untuk mendeklarasikan RUU ini. Dan besok saya akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden Jokowo Widodo. Kuncinya ada di DPD dan DPR, agar ketiga lembaga ini dapat bersinergi dalam keberhasilan RUU ini,” kata Marthinus.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut saat ini pemerintah telah melakukan pembangunan di beberapa daerah. Dan, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pemerintah merencanakan implementasi pembangunan dengan mengusung ekonomi maritim. Meskipun begitu, dirinya mengakui wilayah kawasan timur masih cukup tertinggal dibandingkan wilayah lain.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berpendapat presentasi mengenai pembangunan tol laut. Dimana saat ini pemerintah telah mulai melaksanakan pembangunan tol laut untuk menghubungkan antar pulau-pulau di Indonesia.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top