Nasional

DPD RI Dukung Pemekaran Perbatasan di Kalimantan Utara

JAKAYA, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendukung daerah otonomi baru (DOB) di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan, Kalimantan Utara. Karena kedua daerah tersebut berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Memang perbatasan memiliki wilayah yang khas, karena perbatasan ini berhadapan langsung dengan Malaysia, yang selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah pusat,” demikian Nono Sampono dalam keterangnnya saat kunjungan kerja ke Nunukan, Kalimantan Utara, Minggu (27/8/2017.

Nono Hadir bersama anggota DPD RI Provinsi Kaltim Muhammad Idris, Anggota DPD RI Provinsi Kaltim Aji Muhammad Mirza, Anggota DPD RI Provinsi Kalteng Muhammad Mawardi, Anggota DPD RI Babel Hudarni Rani, Anggota DPD RI Provinsi Bali I Kadek Arimbawa, dan Anggota Provinsi Kalsel Antung Fatmawati.

Menurut Nono, sejauh ini DPD RI tetap mendukung pemekaran DOB di Kabudaya, Sebatik, dan Krayan. Namun, semua itu harus melibatkan tiga pihak yakni DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah. “Semoga ketiga pihak ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan daerah perbatasan,” kata Nono berharap

Dikatakan, DPD RI selalu membahas di berbagai daerah terkait DOB dan DPD RI mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan. “Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan telah membahas ini dengan Pak Wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB,” ujarnya.

Senator asal Maluku itu menilai pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Maka perlu adanya pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat. “Kita perlu berjuang soal pemekaran, namun jangan sampai menimbulkan konflik,” kata Nono.

Dia menyatakan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. :Jangan sampai perjuangan pemekaran berujung konflik. Sehingga perjuangan itu akn sia-sia. Dan, masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan DPD RI,” ungkapnya.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menjelaskan persoalan di perbatasan seperti jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan dan persoalan sengketa batas negara memang harus menjadi perhatian serius. “Perbatasan bisa menjadi pagar nasionalisme di Tapal Batas negara. Maka sudah selayaknya tampilan daerah perbatasan semakin baik,” jelasnya.

Dengan demikian, pemerintah tak hanya mengukur garis terdepan tapi juga memajukan, mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat.

Seperti diketahui, untuk mengatasi kompleksnya masalah di perbatasan, sejumlah masyarakat di Kecamatan Lumbis berharap pada pemekaran wilayah menjadi DOB.

“Selain Kecamatan Lumbis yang nantinya akan bernama Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya) Perbatasan, daerah lain di Kabupaten Nunukan yang minta dimekarkan di antaranya Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan,” pungkas Asmin.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top