Nasional

DPD RI Desak Pemerintah Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

JAKARTA, DPD RI mendesak pemerintah untuk menabut moratorium daetah otonomi baru (DOB) atau pemekaran daerah. Karena itu melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua DPOD agar mengusulkan dan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan Peraturan tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).

DPD RI juga mendorong penataan daerah, utamanya pemekaran daerah sebagai pilihan rasional objektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah, membuka ruang kreasi dan inovasi daerah, memperpendek rentang kendali pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik sebagai komitmen dan keberpihakan kepada daerah.

Demikian yang terungkap dalam Rapat Kerja DPD RI Oesman Sapta dan Komite I DPD RI bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta pada Selasa (18/7/2017).

Ketua DPD RI Oesman Sapta menyatakan bahwa Rapat Kerja Sekaligus konsultasi DPD RI ke Wakil Presiden selaku Ketua DPOD ini adalah hal yang tepat untuk mendapatkan penjelasan mengenai moratorium DOB.

“Sebab, penataan daerah merupakan bukti komitmen dan keberpihakan DPD RI kepada daerah, saat ini kami datang ke tempat yang tepat yaitu Wakil Presiden selaku ketua DPOD sekaligus mencari penjelasan mengenai permasalahan pembentukan DOB dan hal-hal yang terkait dengan daerah,” ujarnya.

Hadir dalam Rapat Kerja tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Komite I Achmad Muqowam, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani , Anggota Komite I DPD RI dan Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono.

Dalam pertemuan ini DPD mengapresiasi UU Pemda No. 23/2014 karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah melakukan akselerasi pembangunan sesuai kepentingan strategis nasional. Karena itu, DPD RI mendesak pemerintah agar mengakomodir tuntutan pemekaran daerah.

Dimana DPD RI saat ini menerima 173 usulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebanyak yang terdiri dari 16 (enam belas) usulan DOB Provinsi dan 157 (seratus lima puluh tujuh) usulan DOB Kabupaten/Kota. “Bagi DPD RI usulan tersebut harus ditindaklanjuti oleh DPD RI, DPR RI, dan Pemerintah,” kata Oesman.

Ketua Komite I DPD RI Ahmad Muqowam menjelaskan jika sebelumnya DPD telah melakukan rapat kerja dengan Mendagri, juga Kepala Daerah Induk pengusul pembentukan DOB se-Indonesia, juga RDP dan kunjungan kerja ke calon DOB.

Selain itu, Komite I DPD juga melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, namun DPD mendorong pemerintah segera menerbitkan landasan hukum yang diperlukan yang nengatut penataan daerah dan Desertada.

Menurut Muqowam, Komite I DPD menilai tanpa adanya landasan hukumb tersebut maka pemerintah tidak mempunyai acuan dalam menilai usulan pembentukan DOB yang didahului dengan pembentukan daerah persiapan.

Sebagai informasi pada Agustus 2015, pemerintah sudah menetapkan Perpres No .91/2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yang di dalamnya menyebutkan salah satu tugas DPOD adalah secara khusus memberikan pertimbangan kepada Presiden RI mengenai rancangan kebijakan tentang Penataan Daerah.

Namun hingga saat ini DPOD belum mengusulkan atau merekomendasikan kepada Presiden RI atas RPP Penataan Daerah dan RPP Desertada yang sudah disusun oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top