Nasional

DPD RI Ancam Hentikan Fit and Propert Test Calon Anggota BPK

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengancam siap menyetop pelaksanaan fit and proper test calon anggota BPK di tengah jalan. Alasannya manakala DPR nekad mengesahkan hasil fit and proper test dalam Paripurna DPR, padahal belum ada pertimbangan dari DPD RI.

“Iya pahami baik-baik sikap politik kami Komite IVDPD RI yang selalu menempatkan diri patuh dan taat pada amanah UUD 45,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Pimpinan Komite IV DPD RI, lanjut Siska, sudah sepakat pihaknya akan melakukan fit and proper test tanggal 16, 17, 18 September 2019. Namun dengan syarat DPR belum melakukan sidang paripurna 16 September 2019.

“Ya, seperti yang disebutkan Ketua Komite IV DPD Pak Ajiep bahwa kalau DPR sudah tetapkan pada tanggal 16 September nanti, maka kami hentikan proses pemberian pertimbangan,” tambahnya.

Menurut Siska, sampai saat ini DPR belum melibatkan DPD RI dalam seleksi calon anggota BPK, meskipun para kandidat telah melewati uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR. “Jika itu dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari DPD RI, maka hal tersebut melanggar UUD 1945 pasal 23F ayat (1),” imbuhnya.

Ditempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I), Tom Pasaribu menegaskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI telah membuktikan sebagai Panglima Konstitusi di negara ini.

Karena tegak lurus dalam menjalankan amanah UUD 1945, UU No 15 Tahun 2016 serta Tatib DPD dalam hal seleksi calon anggota BPK.
“Sebab negara ini akan kuat bila berpegang teguh pada Konstitusi, alias UUD 1945 dalam menjalankan kehidupan sehari-hari,” katanya dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Sebenarnya, kata Tom lagi, tidak seluruh anggota Komisi XI DPR mengikuti keinginan Melchias Mekeng sebagai Ketua komisi XI dan Hendrawan sebagai Ketua Pansel seleksi. “Bahkan lebih banyak anggota Komisi XI DPR ingin melaksanakan atau berkeinginan sesuai dengan yang dilakukan DPD RI,” tambahnya.

Menurut Tom, hanya ada beberapa gelintir yang mengklaim bahwa proses seleksi dengan penilaian makalah adalah kesepakatan para ketua umum partai. “Saya tidak yakin para ketua umum partai yang ada saat ini masih berpikir egosentris untuk hal-hal yang lebih besar terlebih untuk kepentingan negara yang lebih luas dan kuat,” ungkapnya.

Bahkan Tom mencurigai ada kesengajaan oknum anggota Komisi XI yang menghembuskan soal instruksi ketua umum partai. Sehingga anggota komisi XI DPR yang berasal dari partai lain mengikuti skenario itu guna memuluskan ‘jagoannya’ menjadi anggota BPK.

“Kita sebagai masyarakat kecil hanya berharap Pimpinan Komisi XI DPR dan Ketua Pansel seleksi calon anggota BPK periode 2019-2024 tidak memaksakan kehendak kepada Pimpinan DPR untuk melaksanakan Sidang Paripurna tanggal 16 sesuai dengan surat Komite IV DPD, Pimpinan DPD serta masyarakat Indonesia secara luas,” jelasnya.

Agar hasil dari seleksi calon anggota BPK ini tidak dimanfaatkan menjebak Presiden Jokowi, sebab UUD 1945 Amandemen Ketiga Pasal 23 F ayat (1) sudah jelas mengatur anggota BPK dipilih DPR dan diresmikan oleh Presiden. “Bila proses seleksi pemilihan anggota BPK melanggar UUD 1945 dan UU BPK maka Presiden dinilai telah melanggar Sumpah Jabatan,” tuturnya lagi.

Pihaknya, sambung Tom, mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah selayaknya menjatuhkan sangsi berat kepada Ketua Komisi XI dan ketua Pansel. Alasannya telah Melanggar UUD 1945 atau patut diduga berencana menjebak Presiden Jokowi untuk melanggar UUD 1945 serta UU.

“Saya berharap semoga Para Ketua Umum Partai yang sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila segera memberikan instruksi kepada para anggotanya yang ada di DPR khususnya di komisi XI agar bekerja sesuai dengan UUD 1945 dan UU serta aturan yang berlaku,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top