Nasional

DPD Minta Pemerintah Atasi Ketimpangan Mutu Pendidikan Di Daerah

JAKARTA, Pendidikan di Indonesia masih memiliki beragam kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Salah satunya kualitas guru yang tergolong masih kurang dan timpangnya mutu pendidikan antara daerah satu dengan yang lain.

“Ada fakta riil soal masih adanya ketimpangan yang tajam dari satu daerah dengan daerah lain. Antara jawa dengan luar jawa, dan kota dengan pedesaan. Ketimpangan ini begitu jauh,” tegas anggota Komite III DPD Eni Khairani saat RDPU dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Menurut Khairani, perbedaan ini berdampak signifikan bagi daerah-daerah yang terpencil. Apalagi, Kemendikbud berencana akan memprioritaskan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). “Secara psikologis ini dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Sehingga pendidikan hanya untuk kalangan yang berada. Sementara di desa kondisinya belum berubah terutama masalah listrik dan infrastruktur,” ujar anggota DPD asal Bengkulu itu.

Tak hanya itu saat ini masih minim fasilitas penunjang bagi SMK. Bahkan, masih banyak kondisi guru SMK yang tidak sesuai dengan jurusannya atau keahliannya. “Kita mengkhawatirkan kelulusan nanti para lulusan SMK ini,” tambahnya.

Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Abd. Jabbar Toba juga menyoroti masalah pendidikan di SMK terutama kualitas guru. Seharusnya, tenaga pengajar atau guru di SMK sering dilakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya. “Karena masih banyak lulusan SMK yang menganggur,” katanya.

Untuk di Sulawesi Tenggara kurang-lebih 7000 lulusan dari SMK belum bisa meneruskan ke dunia kerja. “Banyak pengangguran dari SMK, sampai 7000 lulusan SMK yang menganggur,” kata Jabbar.

Mendikbud Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa sebelumnya ada target tupoksi SMK yaitu perbandingan 70:30 dengan Sekolah Menengah Umum (SMU). Karena saat ini banyak SMU yang disulap menjadi SMK. “Maka guru sesuai dengan keahlian tersebut hanya 22 persen. Sisanya guru yang mengajarkan matematika dan agama,” jelas Mendikbud.

Dengan demikian jangan diharapkan SMK di Indonesia bisa maju dengan kondisi seperti itu. Memang berat membenahi ini, maka pada tahun lalu pihaknya menyekolahkan guru-guru di SMK untuk memiliki keahlian baru atau keahlian ganda. “Tahun ini kita sudah menyekolahkan 15000 guru SMK. Ini kita tempuh karena tidak mungkin mengangkat guru baru. Karena anggarannya memang tidak ada,” ungkapnya.

Terkait UNBK, pihaknya mengimbau pemerintah daerah, sesuai kewenangan daerahnya, agar dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer. Terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK. “Pemerintah daerah juga harus menyediakan ketersediaan listrik yang memadai untuk mendukung sekolah pelaksana UNBK,” pungkasnya.

UNBK 2017

Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2017 sebesar Rp. 416,09 Triliun. Dari alokasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh 39,82 Trilyun atau 9,57% dari anggaran pendidikan. Namun dari anggaran tersebut tidak terlihat postur anggaran bagi penyelenggaraan UNBK termasuk penyediaan infrastruktur UNBK. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta (310117).

Salah satu kunci sukses penyelenggaraan UNBK yang menjadi kebijakan pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur. Dari laman resmi kemdikbud perihal UNBK https://ubk.kemdikbud.go.id/persyaratan dijelaskan tentang persyaratan UNBK yang tidak ringan. Syarat tersebut antara lain (i) ketersediaan petugas laboratorium komputer; (ii) ketersediaan sarana komputer sebagai server dan unit client; (iii) jaringan internet dengan bandwidth minimal 1 Mbps dan (iv) jaringan area lokal (Local Area Network – LAN). Dapat dipastikan persyaratan tersebut hanya akan dipenuhi oleh sekolah-sekolah yang berada kota besar. Kondisi ini tentu sangat memilukan mengingat kewajiban untuk memenuhi 8 standard pendidikan nasional seharusnya dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, hanya standard isi (kurikulum 2013) saja yang diterapkan di seluruh Indonesia sedangkan standard sarana dan prasana belum memenuhi standard. Demikian ditegaskan oleh Abraham Liyanto, senator dari NTT menanggapi paparan Menteri Pendidikan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top