Nasional

DPD Menilai Penting UU Etika Penyelenggara Negara

JAKARTA, Sejak era reformasi hingga saat ini penyelengaraan pemerintahan masih banyak diwarnai oleh penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan. Baik pusat maupun di daerah dan terjadi juga di ruang legislatif maupun yudikatif. Sehingga diperlukan UU Etika.

Ketua Komite I DPD Ahmad Muqowam menilai penyusunan RUU Etika Penyelengaraan Negara.(EPN) diperlukan dalam mengatur pejabat penyelenggara negara dalam menata kelola pemerintahan. Demikian yang terungkap dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Taufiq Effendi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada kabinet SBY 2004-2009, Miftah Thoha Guru Besar Administrai Publik UGM, dan Deddy Supriyadi dari Bappenas, di Gedung DPD RI Jakarta, Senin (30/1/2017).

Menurut Taufik hal tersebut pernah akan diwujudkan, guna mewujudkan konsepsi reformasi birokrasi melalui pendekatan hukum pada saat itu. “Instrumen hukum yang bersinggungan dengan etika yang berhasil diundangkan hingga saat ini UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, kemudian UU EPN ini diperlukan sebagai kontrol bagi para pejabat penyelenggara negara,” ujarnya.

Miftah Thoha Guru Besar Administrai Publik UGM berpendapat bahwa inisiatif komite I DPD dalam menyusun RUU ini perlu didukung. “Inisiatif DPD RI dalam menyusun RUU Etika Penyelenggara Negara ini perlu didukung dan belum ada kata terlambat meskipun harusnya sudah sejak dulu,” katanya.

Menurut Dedy Supriyadi dari Bappenas, etika dalam penyelenggara perlu untuk menciptakan pemerintah yang efektif efisien mencegah terjadinya peyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Siapa itu penyelenggara Negara yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif dan pejabat lain yang tugas fungsi pokoknya terkait dengan penyelenggaraan Negara sesuai UU No. 28 Tahun 1999. “Dengan penegakan etika maka ujungnya adalah memiliki penyelenggara negara yg berintegritas tinggi,” ungkap Deddy

Senator Aceh Fachrul Razi mendukung hal tersebut. Dia menyatakan selama negara ini merdeka belum mempunyai UU tentang etika yang mengatur personalitas penyelenggara negara. “Ketika Presiden melaunching revolusi mental sebagai bentuk reformasi birokrasi hal ini perlu dibarengi dengan adanya UU etika penyelenggara negara dan Komite I berharap UU ini bisa menjadi prioritas,” katanya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top