Nasional

DPD Dukung Pertegas Status Penyidikan dan Penuntutan Kejagung RI

JAKARTA-Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam amandemen UUD NRI 1945 agar posisi tugas dan fungsinya jelas dalam penegakan hukum.
“Adanya peraturan-perundang-undangan yang khusus mengatur Kejagung akan mendukung peletakan dasar-dasar hukum di Indonesia sesuai perkembangan jaman,” tegas Oesman Sapta dalam seminar nasional soal posisi Kejagung RI dalam amandemen UUD NRI 1945 di Jakarta, Jumat (22/9/2017)..

Menurut Wakil Ketua MPR RI itu posisi Kejagung dalam UUD 1945 saat ini tertuang dalam pasal 24 ayat 3 sebagai bagian dari badan lain yang berkaitan dengan kekuasan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Karena itu kata Oesman Sapta diperlukan posisi khusus mengenai tugas dan fungsi Kejagung dalam penegakan hukum.

Dengan frasa kekuasaan kehakiman yang merdeka kata Oesman, tapi dalam prakteknya Kejagung masih jauh dari kehendak reformasi sesuai amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. “Yaitu masih menghadapi persoalan independensi di bidang penyidikan dan penuntutan,” ujarnya.

Dengan demikian dia berpesan, Kejagung harus mempertimbangkan secara matang tentang urgensi dan ketepatan waktu (timing) amandemen UUD 1945 tersebut.

Oesman berpendapat hal itu perlu kajian lebih mendalam fan komprehensif terhadap materi apa saja yang diperlukan untuk penyempurnaan. Juga perlunya mempertimbangkan dampak dari amandemen tersebut terhadap psikologi sosial politik masyarakat. “Harus diakui prioritas utama saat ini adalah bagaimana menjaga suasana kesejukan dan ketentraman nasional di tengah dinamika masyarakat yang sangat tinggi di panggung politik dalam negeri maupun luar negeril,” pungkas Oesman.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top