Nasional

DPD Diminta Inisiasi Ķaji Ulang Ambang Batas Pencalonan Presiden 2024

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan keinginannya untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat. Hal itu harus dilakukan untuk mengawal perjalanan bangsa. Karena tugas DPD diantaranya menyatukan seluruh elemen masyarakat tersebut.

DemikianLaNyalla saat menghadiri dialog antar tokoh bangsa di Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Tangerang Selatan, yang diinisiasi senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, pada Jumat (7/5/2021) malam.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Rizal Ramli (Mantan Menko Ekonomi Era Gus Dur), Gatot Nurmantyo (Mantan Panglima TNI), Ubedillah Badrun (pengamat politik UNJ), Ahmad Yani (Partai Masyumi), MS Kabban (Partai Ummat), Bachtiar Chamsah (mantan Menteri Sosial), Adie Massardi, Said Didu dan Natalius Pigai.

“Posisi saya bukan oposisi, tapi saya ingin menyatukan semua elemen masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama mengawal perjalanan bangsa ini. Karena tugas DPD RI adalah menyatukan kekuatan semua stakeholder,” kata LaNyalla.

LaNyalla menilai pemerintah perlu dikawal agar tetap menahkodai perjalanan bangsa dengan arah yang jelas dan pemerintah tidak semakin berjarak dengan rakyat.
“Saya setuju, harus ada koreksi. Harus ada pikiran yang wajib disampaikan kepada pemerintah. Karena rakyat merasa ada paradoks antara apa yang diregulasikan pemerintah, dengan apa yang dilakukan pejabat negara,” ujarnya.

Karena itu, LaNyalla menekankan pentingnya menyatukan kekuatan dan potensi bangsa dalam satu irama langkah menuju tujuan hakiki lahirnya bangsa.

Para tokoh tersebut membahas dengan hangat soal Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden. Mereka menganggap Presidential Threeshold membatasi demokrasi, karena dengan ambang batas yang sekarang, tidak akan mungkin muncul banyak calon presiden.

“Yang namanya demokrasi itu harusnya semua orang diberi kesempatan. Inilah inkonsistensi kita. Indonesia berharap akan lebih baik dengan demokrasi tetapi dengan presidential threeshold 20 persen ini namanya membatasi demokrasi itu sendiri,” ujar MS Ka’ban.

Saat ini ambang batas pencalonan presiden adalah 20 persen suara nasional atau disetarakan dengan 25 persen perolehan kursi parlemen.

“Dengan ambang batas 20 persen yang ada akhirnya seperti kemarin. Hanya 2 calon yang bisa diusung. Partai besar menjadi dominan, partai kecil ikut,” ujar Bachtiar Chamsah.

Adanya ambang batas 20 persen, menurut Ubedillah Badrun memunculkan oligarki ekonomi dan politik yang membuka ruang transaksi pragmatis.

“Akhirnya sulit menghadirkan Presiden yang berkualitas. Karena cukong-cukong yang berperan. Orang yang baik pun akan dikangkangi oleh mereka ini,” jelas pengamat politik UNJ itu.

Para tokoh nasional yang hadir sepakat dan menganjurkan DPD RI untuk menggugat soal Presidential Threeshold tersebut. “Kita mendukung DPD RI melakukan perlawanan soal presidential threesold ini agar muncul banyak alternatif pemimpin,” ujar Ahmad Yani.

Rizal Ramli menegaskan DPD RI bisa mengambil peran sebagai penggugat maupun inisiator agar Presidential Threeshold ini dikaji lagi. “Kita tidak berharap kepada DPR karena mereka berkepentingan. Kita justru berharap DPD yang bergerak. Kita salurkan aspirasi soal ini ke DPD sebagai wakil daerah,” tambahnya.

Sementara itu Gatot Nurmantyo sepakat bahwa DPD RI punya peluang untuk menggalang dukungan berbagai elemen bangsa terkait ambang batas tersebut.
“Presidential thresold ini bisa dibicarakan di rapat dengar pendapat atau FGD. Undang para pakar, rektor, mahasiswa dan lainnya untuk lahirkan kepemimpinan nasional,” katanya.

Sementara itu akibat pandemi covid-19, DPR dan pemerintah sepakat untuk tidak membahas revisi UU Pemilu termasuk ambang batas parlemen maupun ambang.batas pencalonan presiden, yang mensyaratkan 20 persen dukungan suara kursi di parlemen.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top