Nasional

DPD Dialog Perceraian Tertinggi Di Jawa Timur

JAKARTA – Sebagai kelanjutan dari proses penyusunan RUU Usul Inisiatif DPD RI tentang Ketahanan Keluarga yang telah dimulai pada masa sidang sebelumnya. Maka, Komite III DPD RI pada masa sidang V tahun 2016-2017 ini melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur. Jawa Timur menjadi prioritas karena tingkat poerceraiannya tertinggi di Indonesia.

Fahira Idris Wakil Ketua Komite III DPD RI mengatakan kenapa Jawa Timur menjadi tujuan Kunker ini, karena data dan fakta tingginya tingkat perceraian di Jawa Timur, sehingg menarik untuk dikaji. “Misalnya memiliki angka perceraian tertinggi di Indonesia. Dari 349.774 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada 2015, sebanyak 87.241 terjadi di Jawa Timur,” demikian keterangan pers yang disampaikan pada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/6/2017).

Selain itu, Jawa Timur dikategorikan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar yakni 4.638.53 ribu jiwa. Padahal sebagaimana umum diketahui bahwa ketahanan ekonomi keluarga menjadi basis utama bagi pemenuhan ketahanan keluarga lainnya seperti ketahanan fisik, ketahanan sosial budaya dan sebagainya.

Kushindarwito Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jatim yang menyambut rombongan Komite III DPD di Kantor Gubernur Jatim membenarkan data yang disampaikan oleh Fahira Idris tersebut. Menurutnya meski dari sisi sumber daya alam terutama pertanian dan ketersediaan pangan Jawa Timur baik, bahkan surplus, namun hal itu tidak memberikan jaminan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi ini – yang masih ada di peringkat ke 15. “Ini artinya banyak faktor yang menentukan IPM bukan sebatas terpenuhinya kebutuhan pangan, namun berbagai problem ketahanan keuarga pun banyak terjadi di Jawa Timur.

Karena itu substansi RUU Ketahanan Keluarga, salah satunya terkait dengan perlunya diatur perihal kewajiban untuk melakukan persiapan dalam pembentukan keluarga bagi calon mempelai berupa konseling pra nikah yang meliputi aspek medis maupun non medis, spiritual maupun materiil. Disamping itu RUU Ketahanan Keluarga seharusnya juga memuat tentang norma tentang pembangunan dalam perkembangan keluarga yang harus meliputi pembangunan ketahanan keluarga pada perkembangan masa balita, remaja dan lanjut usia.

Yang tidak kalah penting, kurangnya komitmen politik dari pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota terhadap implementasi UU No.52/2009 yang telah menyebabkan ketidakseragaman penyebutan dan struktur OPD yang bertanggung jawab pada bidang kependudukan dan keluarga sehingga pelaksanaan kebijakan kependudukan dan keluarga tidak optimal. Karena itu keberadaan RUU Ketahanan Keluarga harus diarahkan dan menjawab kelemahan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan keluarga dimaksud.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top