Nasional

DPD Berdialog dengan 22 TKI Bermasalah Di Bahrain

JAKARTA – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di Bahrain menjadi persoalan serius yang dihadapi pemerintah Indonesia. Hasil pengawasan UU PPTKILN, DPD RI mendapatkan temuan sebanyak 22 TKI bermasalah ditampung di Shelter KBRI. KBRI Bahrain memfasilitasi pertemuan Komite III bersama TKI di Gedung KBRI Manama.

Pada Jumat (3/3/2017) lalu 22 TKI tersebut menyambut baik kedatangan Komite III DPD RI dalam acara temu silaturahmi dengan WNI atau TKI yang bermasalah di shelter KBRI Manama tersebut. Mayoritas mereka berangkat tidak melalui prosedur yang benar, sehingga menjadi korban dan DPD RI memberikan motivasi dan bantuan lainnya agar bisa kembali ke Indonesia.

Rombongan DPD RI yang dipimpin Fahira Idris itu, dalam kunjungan kerja tersebut membuka kesempatan pada TKI untuk menjelaskan persoalan yang dihadapi masing – masing TKI. Hal ini sesuai fungsi tugas Komite III DPD untuk menyerap dan menampung permasalahan yang dihadapi masyarakat di luar negeri dalam konteks perlindungan warga Negara Indonesia. Demikian keterangan yang disampaikan DPD RI pada wartawan di Jakarta, Senin (6/3/2017).

TKW yang bernama Edeh asal Sukabumi mengungkapkan permasalahan yang dihadapi sejak awal pemberangkatan melalui jalur unprocedurral dengan “sponsor perorangan” tanpa melalui PPTKIS. Setelah sampai di Manama, korban tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang perjanjian awal sebagai cleaning service company. Korban saat ini sedang pemrosesan untuk kembali ke tanah air dengan biaya agensi.

Sedangkan Unayah, seorang TKW dari Jawa Barat menceritakan pengalamannya selama bekerja 7 bulan di Bahrain. Proses pengiriman secara unprocedural dengan sponsor perorangan di masa moratorium diberlakukan. Korban sempat diculik oleh seorang berkewarganegaraan Bangladesh. Kasus tersebut saat ini sedang ditangani oleh Kepolisian setempat. Korban berada di Shelter KBRI Manama sejak tanggal 26 Oktober 2016 dan sedang menunggu exit permit ke imigrasi untuk proses pemulangan ke Indonesia.

Hal serupa dialami oleh Nurjanah, TKW dari Sukabumi, Jawa Barat. Proses pemberangkatan yang unprocedural, selama penempatan mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual oleh pengguna jasa, gaji tidak sesuai yang dijanjikan, tempat tinggal tidak layak, dan makanan harus membeli sendiri. Kondisi Nurjanah yang mengenaskan akhirnya ditolong oleh KBRI bersama Polisi Isa Town. KBRI telah meminta Imigrasi Bahrain untuk memberikan exit permit bagi korban.

Kisah human trafficking juga dialami oleh seorang TKW, proses berangkat dari tanah air menuju Hongkong dan menunggu penerbangan berikutnya selama 11 jam di Bandara Internasional Hongkong menuju Bahrain. Selama penempatan korban hanya mendapat gaji 80 BD setiap bulan dan dokumen paspor dibawa majikan. Situasi ini berefek TKW keluar dari tempat kerja dan saat ini menghadapi tuntutan majikan sebesar 1000 dinar.

Karena itu, permasalahan TKI yang kompleks mendorong KBRI berkoordinasi dengan Polisi, Imigrasi dan Agency. Dalam beberapa kasus yang dihadapi KBRI belum menemukan titik terang. Kedutaan telah menghubungi agensi yang berada di Jakarta tetapi nama, nomor telepon, paspor, dan dokumen medical palsu. Dalam upaya menyelesaikan setiap kasus TKI maka laporan disampaikan ke Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP2TKI.

Dalam kunjungan kerja tersebut, 9 orang delegasi meninjau Shelter KBRI Manama. Shelter KBRI Manama memiliki kapasitas 30 orang, bangunan terdiri dari 2 lantai, dilengkapi 2 ruang tidur, kamar mandi, dapur, ruang TV. Penghuni shelter difasilitasi kebutuhan sehari-hari seperti makan-minum, pengobatan, pakaian, perlengkapan mandi/cuci, komunikasi telepon. Kegiatan penghuni shelter antara lain kegiatan rohani, capacity building, hiburan, bedah kasus, proses penyelesaian kasus. Selama ini anggaran sebesar 30 % digunakan untuk mengurusi kebutuhan di Shelter TKI. Jumlah TKI bermasalah akan meningkat di saat Puasa dikarenakan kelelahan.

Para senator berkesempatan memberikan motivasi kepada TKI. Pdt Charles Simaremare menjelaskan bahwa untuk mencari pekerjaan jangan hanya melihat berangkat ke luar negeri sebagai bentuk prestise dan gaji tinggi. Resiko tinggal di negara lain harus menjadi pertimbangan utama. Masih ada kesempatan luas untuk bekerja di Pulau Jawa atau pun di wilayah Indonesia timur dengan gaji setara bahkan lebih tinggi.

Hal senada diungkapkan oleh Senator dari Sulawesi Tengah, dr Delis Julkarson Hehi, MARS.n. menyatakan TKI unprocedurral harus aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada teman, tetangga di daerah agar menolak keras jalur TKI illegal dan moratorium TKI di kawasan Timur Tengah.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top