Nasional

Dituduh Pendukung Gerakan Intoleran, Empat Parpol Meradang

JAKARTA- Pimpinan empat partai politik meradang setelah mengetahui partainya dituduh sebagai pendukung gerakan intoleransi.

Adalah Ketua DPP merangkap Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) di DPR, Victor Bungtilu Laiskodat yang menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang mendukung gerakan intoleran dan pendukung gerakan sistem pemerintahan khilafah (kepemimpinan berdasar syariat Islam) di Indonesia.

PAN mengecam tudingan tersebut, sedangkan Gerindra akan melaporkan pencemaran nama baik dan penghinaan partainya ke polisi. Wakil Ketua umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengatakan pernyataan Victor Laiskodat yang dilontarkan dalam deklarasi Calon Bupati Kupang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan yang berlangsung pada 1 Agustus 2017 itu terekam dalam video yang beredar di sosial media.

“Dikatakan disitu, bahwa Partai Gerindra mendukung kaum intoleransi, kaum ekstrimis dan sebagainya, termasuk mereka yang mau mendirikan negara khilafah. Saya kira ini jelas, suatu sikap keji oleh saudara Victor. Sangat disesalkan. banyak sekali kader-kader Partai Gerindra yang kecewa dan marah. Bahkan, mereka akan melakukan tuntutan hukum,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (4/8/2017.

Fadli mengatakan, apa yang disampaikan anggota DPR dari dapil NTT itu adalah bentuk ujaran kebencian yang sangat berbahaya, terutama kader-kader di tingkat akar rumput sebab bisa menciptakan gesekan bahkan konflik. “Kader kami sangat militan, khawatir sampai grassroot memunculkan gesekan-gesekan yang akhirnya memecah belah dan membuat kegaduhan baru,” sesal Fadli.

Dia juga mempertanyakan motif Victor Laiskodat menyatakan tuduhannya itu dengan mengeksploitasi agama dalam kalimat provokatifnya. “Sebagai pimpinan partai politik dan pejabat negara, sangat tidak etis jika Victor mendiskreditkan eksistensi partai politik lain dan menebarkan api permusuhan yang mengeksplorasi perbedaan agama di tengah masyarakat,” imbuh Fadli.

Menurutnya, berdemokrasi merupakan hal lumrah tetapi jangan menggunakan fitnah sebagai alat mencari dukungan rakyat. “Saya mengatakan tuduhan itu sudah masuk ke ranah SARA, karena istilah khilafah itu mempunyai muatan, itu telak dan jelas. Tentu ada langkah-langkah hukum yang akan diambil terkait masalah ini,” kata Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR RI.

Kegeraman juga disampaikan Wakil Ketua umum PAN, Viva Yoga Mauladi karena partainya dituduh isu yang sama. “Saya menyayangkan pernyataan Victor Bungtilu Laiskodat, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, yang menebar permusuhan kepada partai politik lain dan memicu kebencian antar umat beragama karena pemikiran dan pemahamannya yang salah dan tendensius, terutama terhadap PAN,” kata Viva Yoga.

Dia menegaskan partainya mruni berasas Pancasila dan di awal era reformasi, partainya menjunjung tinggi moralitas agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. “Jadi, PAN tidak memperjuangkan Indonesia sebagai Negara Khilafah, sebagaimana yang dituduhkan Victor. Bagi PAN, sistem pemerintahan demokrasi dan bentuk negara nasional, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah sudah final. Tidak boleh diubah lagi,” tegasnya.

Pernyataan Victor yang memaknai perbedaan pandangan politik di antara partai politik terhadap P
erppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas yang intoleran, menurut Viva Yoga telah diartikan sempit. Parahnya, pemikiran Victor itu bisa membahayakan nilai kemajemukan, toleransi, dan dapat merusak tradisi demokrasi.

“Sebagai kawan, saya menyarankan Victor meminta maaf sebelum kasus ini menjadi persoalan hukum dan merebak serta memicu potensi konflik horisontal di masyarakat,” kata Viva Yoga yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

Dalam rekaman berdurasi 2 menit 5 detik, Victor Laiskodat mengucapkan kalimat yang dinilai provokatif di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 1 Agustus lalu. Secara eksplisit Victor mengajak hadirin tidak memilih para calon kepala daerah atau calon legislator dari partai-partai yang ada di belakang ekstremis dan gerakan pro khilafah. Ia menyebut Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN.

Victor menyatakan jika khilafah berhasil berdiri maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak akan ada lagi. Bahkan, semua orang Indonesia akan diwajibkan melaksanakan salat dan gereja tidak boleh lagi berdiri.

Ia juga menyindir partai-partai yang disebutnya itu menolak Peraturan Pemerintah Pengganti UU Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas yang intoleran.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top