Nasional

Disayangkan Pemerintah Tak Komit Soal Pembangunan Berkelanjutan

JAKARTA-Pimpinan DPR RI mengungkapkan kehadiran pemerintah dalam parlemen dunia sebetulnya sangat dibutuhkan, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Namun sayangnya pemerintah tak begitu peduli. “Eksekutif seharusnya hadir. Ini penting, untuk mengirim sinyal ke dunia bahwa Indonesia itu komit terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada awak media disela-sela acara Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan atau World Parliamentary Forum World on Sustainable Development Goals/SDGs di Nusa Dua, Bali, Rabh (6/9/2017).

Apalagi, kata Fahri, Forum Parlemen Dunia kali ini sebagai momentum penting dan bersejarah bagi Indonesia, khususnya DPR RI sebagai inisiator terselenggaranya konferensi internasional tersebut. “Komitmennya Pemerintah kita sayangkan, Menkonya saja tidak hadir. Seharusnya, disela-sela kesibukan Pak Jokowi bisa meluangkan waktunya untuk hadir dalam forum Parlemen dunia di sini (Bali),” tambahnya.

Diakui Fahri, DPR tentu kecewa dan menyayangkan sikap Pemerintah yang tidak menghadiri Sidang Parlemen Dunia atau World Parliamentary Forum on Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri 47 negara.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto saat membuka acara berharap World Parliamentary Forum on Sustainable Development melalui forum parlemen dunia dengan tema “Achieving the 2030 Agenda through Inclusive Development” ini, akan mengakhiri kemiskinan, memerangi kesenjangan dan ketidakadilan, serta menghadapi perubahan iklim.

“Ini merupakan forum parlemen tingkat dunia pertama yang secara khusus diselenggarakan untuk mendukung pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Sebuah kebanggaan tersendiri karena forum ini terlaksana atas inisiatif DPR RI sebagai bagian menjalankan peran Diplomasi Parlemen,” katanya.

Menurut Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, ada begitu banyak tantangan mensukseskan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Dimana, salah satunya adalah kemiskinan. “Saya ingin forum ini mampu merumuskan dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan merata, sehinga tidak ada pihak yang ditinggalkan,” tegasnya.

Diketahui, sebanyak 47 negara yang hadir dalam Konferensi World Parliamentary Forum. Beberapa instusi internasional juga turut hadir, diantaranya UNEP, Women Parliament Leader, UN-SDSN, GOPAC, European Union dan AIPA. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top