Infrastruktur

Dirikan Rusunawa, Pemprov Banten-Pemkot Tangsel Diduga Serobot Lahan

Undang Rapat BPKAD Tangsel

TANGERANG, SUARAINVESTOR.COM-Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel diduga kuat melakukan penyerobotan lahan milik warga. Tindakan ini dilakukan beberapa tahun lalu. “Kami masih melakukan investigasi lebih mendalam, tapi dugaan penyerobotan ini cukup kuat, kami memiliki beberapa bukti, diantaranya copy sertifikat kepemilikan pribadi berupa SHM, diatas lahan yang saat ini berdiri rusunawa dan SMAN 9 Kota Tangsel,” kata Direktur LSM Garuk KKN, Agus Sahrul Rinal, kepada wartawan mengutip laman www.Tangerang7.com, Rabu (5/2/2020).

Lebih jauh Agus menyatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan melayangkan surat klarifikasi secara resmi kepada Pemprov Banten dan Pemkot Tangsel, karena dua bangunan yang sekarang berdiri di lahan seluas hampir 1 hektar tersebut menjadi kewenangan dua pemerintah daerah ini. “Kalau bangunan SMAN 9 kan sudah jadi kewenanvan Provinsi Banten, kalau rusun masih jadi tanggung jawab Pemkot Tangsel,” katanya lagi.

Berdasarkan data yang ditemukan LSM Garuk KKN, tambah agus bangunan rusunawa dan SMAN 9 Kota Tangsel berdiri diatas lahan milik Ir. Soebiakto Leksokusumoro, dengan tiga no SHM, masing SHM 480, SHM 481,dan SHM 482.

Dari catatan akte jual beli yang dilakukan tanggal 21 Juli 1997 dengan no.1091/Ciputat/1997 dengan pejabat pembuat akta tanah nya Wahidin Halim yang saat ini diketahui menjabat sebagai Gubernur Banten. Dengan luas total 9380 M2. “Ketika itu Pak Wahidin merupakan Camat Ciputat, yang otomatis menjabat sebahai PPAT,” ujar Agus.

Sementara itu Direktur Investigasi LSM Garuk KKN, Antos Wahyudi menambahkan, berdasarkan penelusuran pihaknya, diketahui pada tanggal 30 Januari 2020 lalu, Pemkot Tangsel sudah melakukan pembahas terkait dengan status lahan yang saat ini diduga diserobot tersebut.

“Kami mendapat dokumen surat undangan pada tanggal 30 Januari lalu Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangsel mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini, artinya memang terjadi kesalahan dan kelalaian yang dilakukan Pemkot Tangsel, dan hal ini dibiarkan juga oleh Pemprov Banten, sehingga ada potensi kerugian negara,” katanya.

Berdasarkan data yang didapat tambah Antos, pembangunan Rusunawa tersebut dilakukan pada 2011 lalu atas bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pusat, yang ditujukan untuk para korban bencana Situ Gintung.

“Rusunawa ini sudah mulai dihuni tahun 2012 lalu, memang proyeknya dari PUPR pusat, namun arahan lokasi pembangunan tanggungjawab Pemkot Tangsel, dan yang kami heran, kok bisa bangun dilahan milik pribadi, yang belum jelas pengalihan kepemilikkannya,” ungkapnya.

Antos menambahkan, berdasarkan data dan informasi yang didapat LSM Garuk KKN, tanah tersebut masih tercatat menjadi agunan di Bank Mandiri dan menjadi salah satu kredit macet. “Pemilik mengagunkan tanah tersebut ke bank pada 1998 yang kemudian bank tersebut dilikuidasi ke Bank Mandiri, senilai Rp 1,3 miliar,” cetusnya.

Terkait hal ini tambah Agus, ada terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Pemkot dan Pemprov Banten, dan pihaknya akan melaporkan persoalan ini ke proses hukum, jika memang tidak ada penyelesaian oleh kedua Pemerintah Daerah. “Tindakan penyerobotan masuk dalam wilayah pidana, berdasarkan pasal 385 KUHP, ancaman hukumannya 4 tahun penjara, ” jelasnya.

Berdasarkan UU Agraria no 5 tahun 1960 diatur soal kepemilikan pemerintah atas lahan, dimana jika Pemda ingin mendirikan bangunan diatas lahan pribadi harus ada proses ganti rugi. Dan ada dasar surat pelepasan hak, baru kemudian Pemda bisa melakukan pembangunan. “Artinya alokasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun dua bangunan tersebut yaitu Rusunawa dan SMAN 9 cacat administrasi dan hukum, tentu diduga merugikan keuangan negara, yang jadi masalah sudah bertahun-tahun terjadi, hal ini masih diabaikan oleh Pemkot Tangsel maupun Pemprov Banten, ” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemprov Banten, Amal Herawan yang dikonfirmasi melalui telepon selularnya dan pesan WhatApp terkait masalah tersebut tidak menjawab dan tak bisa dihubungi.

sumber: www.tangerang7.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top