Headline

Dinilai Pro Petani, Parta: Kebijakan Presiden Kucurkan Dana Untuk Bulog, Tepat

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kerja cepat Presiden Presiden Joko Widodo memerintahkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyediakan anggaran untuk Perum Bulog terkait pembelian beras petani mendapat apresiasi DPR. Karena kebijakan tersebut dianggap pro petani dan sekaligus menyelamatkan nasib petani. “Jelas, kami mengapresiasi kebijakan presiden tersebut. Bahkan ini langkah yang sangat tepat, bukan saja untuk mencegah kerugian petani, tapi upaya yang sungguh sungguh mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta dalam siaran persnya, Jakarta, Sabtu (27/3/2021).

Legislator dari Dapil Bali ini menjelaskan Bulog tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membeli gabah petani saat panen raya terjadi. Langkah Bulog menyerap beras petani ini sekaligus agar stok beras tetap aman di gudang. “Kemudian beras itu disimpan sebagai Beras Cadangan Pemerintah (BCP). Kekuatan BCP ini untuk menjaga ketersediaan dan menjaga stabilitas harga pangan. Jadi ini merupakan langkah yang tepat,” tambahnya.

Parta menambahkan posisi Bulog sangat strategis, karena selama ini membeli gabah langsung dari para petani. Hanya saja, pembelian gabah tersebut dilakukan Bulog dengan menggunakan dana pinjaman komersial dari perbankan. “Bulog ditugaskan menjaga stabilitas harga beras agar tidak terjadi gejolak inflasi di lapangan. Karena itu, kami menilai Bulog sangat layak dibantu untuk memperoleh dana talangan dari pemerintah guna menjaga stok beras BCP,” terangnya lagi.

Disisi lain, kata Anggota Fraksi PDIP, pihaknya meminta agar Kenenterian Pertanian (Kementan) segera melakukan pembenahan sektor pertanian terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek biaya produksi yang tinggi. “Ada kabar, biaya produksi yang dikeluarkan petani kita lebih besar dua kali lipat dari biaya produksi petani Vietnam dan Thailand,” paparnya.

Rendahnya biaya produksi pertanian Thailand dan Vietnam, lanjut Parta, membuat harga beras di negara itu rata-rata Rp5.500/Kg hingga Rp6000/Kg. Ternyata biaya produksi pertanian Thailand murah, karena mereka lebih banyak menggunakan pupuk organik. Sedangkan kita, malah lebih banyak ketergantungan dengan pupuk kimia. “Jika biaya produksi bisa ditekan, maka harga gabah bisa antara Rp4000/Kg hingga Rp4500/Kg. Sehingga petani lebih diuntungkan dan beras organik akan bisa bertahan lebih lama,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran agar Perum Bulog bisa menyerap lebih banyak beras dari petani. Hal itu dibutuhkan lantaran saat ini sedang memasuki harga panen dan harga beras di tingkat petani masih rendah atau belum sesuai yang diharapkam.

“Saya pastikan beras petani akan diserap Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menkeu agar membantu terkait anggaran,” ujar Jokowi ketika memberikan keterangan seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (26/3/2021).

Selain itu ia juga menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga bulan Juni 2021.

Meski pihaknya tidak menyangka pemerintah telah meneken nota kesepahaman dengan Thailand dan Vietnam. Namun, hal itu hanya untuk menjaga kebutuhan stok beras di dalam negeri. Sebab, saat ini di situasi pandemi penuh dengan ketidakpastian.

“Saya pastikan, bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak impor beras,” ujar dia.

Ia pun meminta agar seluruh pihak tak lagi mempermasalahkan impor beras. Menurut Jokowi, perdebatan terkait impor beras yang tak kunjung rampung justru membuat harga gabah di tingkat petani menjadi anjlok.
“Saya minta segera hentikan perdebatan berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” ujar Jokowi. ***

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top