Ragam

Diduga Lakukan Asusila, Mahasiswa Desak Kemendagri Soal Bupati Gorontalo

Diduga Lakukan Asusila, Mahasiswa Desak Kemendagri Soal Bupati Gorontalo
Unjuk rasa mahasiswa di depan Kantor Kemendagri/Foto: Dok

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Perempuan berinisial IA meminta pertolongan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Ketua DPR RI Puan Maharani untuk merespon dugaan kasus asusila yang dilakukan Bupati Gorontalo.

Selain itu, dia mengaku mendapatkan dukungan mahasiswa dalam hal ini para Ketua BEM Universitas di Gorontalo, antara lain BEM Universitas Gorontalo, BEM Universitas Bina Mandiri Gorontalo, BEM Universitas Bina Taruna Gorontalo, dan Dewan Eksekutif IAIN Sultan Amai Gorontalo yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jumat (01/09/2023) lalu.

IA mengucapkan terimakasih kepada mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mencopot sang bupati Gorontalo karena dugaan kasus asusila.

“Saya mengapresiasi atas perhatian mahasiswa yang berdemonstrasi di Kemendagri, termasuk juga LSM yang ikut mengawal kasus saya di Kemendagri,” katanya kepada wartawan, Senin (04/09/2023).

Wanita itu mengklaim sudah melakukan mengadu ke DPRD Kabupaten Gorontalo terkait hal tersebut. Namun hingga saat ini pihak DPRD belum ada tindak lanjut.
“Saya kecewa karena ada warga yang berdomisili di daerah administratifnya sebagai penduduk sana tapi tidak ada tindak lanjut hingga saya melanjutkan ke Kemendagri,” klaimnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyayangkan sikap Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo yang seakan akan mengulur waktu untuk menindaklanjuti kasus dugaan asusila sang bupati.

Beberapa waktu lalu, katanya, bahwa dirinya menanyakan progres dari aduan itu ke DPRD dan sekaligus mendesak pada DPRD untuk menindaklanjuti aduan tersebut. “Saya sangat menyayangkan sikap ketua DPRD Kabupaten yang terkesan tidak mau menindaklanjuti aduan saya, makanya saya mempertanyakan apa peran Ketua DPRD, sehingga tidak memproses lanjut laporan saya,” paparnya.

Disisi lain, pihaknya juga sudah meminta bantuan kepada Tim 911 Hotman Paris untuk membantu menindaklanjuti kasus dugaan penganiayaan Istri Bupati yang kepada dirinya yang terjadi pada 2018.

Bahkan dia mengaku sudah melaporkan dugaan tindakan tersebut ke aparat hukum, namun laporan tersebut sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut.

“Jadi, kasus dugaan penganiayaan itu sekitar 2018, setelah dicek oleh Tim Hotman Paris ke Mabes Polri, ternyata laporan saya itu masih utuh dan kuasa hukum saya dari 911 Hotman Paris sudah menyurati Kapolda Gorontalo agar segera gelar perkara secara terbuka di publik dan saya juga tidak menerima ada tuduhan ke saya soal adanya penggelapan dokumen,” paparnya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada pemerintah seperti Presiden, Mendagri hingga Ketua DPR RI untuk menindaklanjuti kasus yang dialaminya dan mendesak Bupati Gorontalo agar berani bertanggung jawab terkait hal tersebut.

“Harapan saya secara pribadi tentu meminta kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, Mendagri Pak Tito karnavian, Menkopolhukam Pak Mahfud MD dan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk membantu menuntaskan kasus tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan penanganan Bupati Gorontalo atas dugaan kasus asusila.

Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universita Gorontalo, Man’uth M Ishak usai bertemu dengan Itjen Kemendagri, Jumat (01/09/2023).

Ia mengatakan, Itjen Kemendagri sangat positif menindaklanjuti kasus tersebut. Dan memastikan penanganan kasus terus berjalan.
“Laporan sudah diproses berkategori ‘prioritas’ dan prosesnya akan dipercepat,” kata Man’uth.

Dia menyebut, telah menyerahkan empat surat resmi dari BEM Universitas di Gorontalo. Agar kasus tersebut segera diusut. “Surat tersebut di antaranya dari BEM Mahasiswa Universitas Gorontalo, BEM Universitas Bina Mandiri Gorontalo, BEM Universitas Bina Taruna Gorontalo, dan Dewan Eksekutif IAIN Sultan Amai Gorontalo,” jelas Man’uth. “Kami akan terus mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas,” tambahnya.

Man’uth mengatakan, Kemendagri tak punya alasan untuk tidak menangani kasus tersebut. Pasalnya, pelanggaran tersebut melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Huruf F UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu beberapa waktu lalu, Bupati Kabupaten Gorontalo Nelson Pomalingo buka suara usai heboh seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai kekasih hingga dimintai foto.

Nelson menegaskan pengakuan Ifana tidak benar. “Jadi memang kami sudah lihat mengenai penyampaian ibu Ifana di beberapa media pemberitaan atau YouTube dan semua disampaikan itu tidak benar. Saya yakin itu,” ujar kuasa hukum Nelson Pomalingo, Ramadhan Kasim dilansir detikcom, Selasa (8/8/2023) lalu.

Namun, sampai saat ini pihak Bupati Gorontalo belum kembali buka suara terkait kasus dugaan asusila tersebut.***

Penulis    :   Budiana

Editor      :    Budiana

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top