Nasional

Di DPD RI, Sri Mulyani Jelaskan Pembangunan Di Daerah

JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta dukungan DPD RI sebagai perwakilan daerah untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran dana transfer daerah secara efektif. Sebab selama ini disinyalir tidak tepat sasaran dalam menggunakan anggaran tersebut. Hal itu dapat dilihat dari alokasi anggaran pendidikan sepuluh tahun lalu yang hanya Rp 110 triliun, dan kini naik menjadi Rp 400 triliun di tahun 2017 ini tapi kualitas dan sistem pendidikan di daerah masih rendah.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI dan Tim anggaran Komite I, II dan III DPD RI, yang dipimpin oleh Ketua Komite IV Ajiep Padindang, di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (7/2/2017).

Menurut Sri Mulyani, evaluasi pelaksanaan APBNP 2016, untuk konsumsi rumah tangga di 2016 kembali tumbuh diatas 5.0 % didukung oleh inflasi yang cukup terjaga khususnya harga pangan serta tingginya kegiatan sosial sepanjang tahun dan kampanye pemilukada.

Pertumbuhan pajak di 2016 tumbuh 4,2 % dari tahun 2015, di sisi lain tax amnesty memberikan sumbangan sebesar Rp 109 triliun, sedangkan penundaan DAU sudah dbayarkan seluruhnya di Desember 2016.

“Beberapa kendala dana alokasi khusus (DAK) fisik tidak tersalur sebesar 16% atau senilai Rp14,6 triliun dari keseluruhan dana Rp 89,8 triliun. Hal itu disebabkan karena laporan tidak lengkap, dan beberapa tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output, ada juga yang menyampaikan laporan namun melampaui batas waktu pelaporan,” ujarnya.

Hal lain tentang pelajaran dari pelaksanaan APBN 2016, adalah ada beberapa hal yang diperhatikan tentang APBN tersebut menjadi instrumen pembangunan yang kredibel, efektif dan efisien. “Nah hal itu penting karena besarnya anggaran tidak menjamin akan sukses dalam penggunaannya,” kata Sri Mulyani.

Adrianus Garu senator NTT mengatakan bahwa masih banyak penggunaan dana yang tidak efektif di NTT. Ada beberapa catatan yang kurang memuaskan tingkat kesulitannya ternyata lebih sulit karena topografi sulit di daerah kepulauan, meski kami bangga sudah diberikan pembangunan oleh pemerintah pusat. Di NTT dibangun dermaga-dermaga, tapi tidak ada kapal yang berlabuh. Pasar desa dibangun tidak ada orang, lumbung dibuat tidak ada air bersih, irigasi dibuat, tapi tidak ada sumber air sehingga tidak dipergunakan.

“Jadi, mohon dievaluasi kembali karena uang trilliunan rupiah itu tidak bermanfaat. Arahan dari pusat juga seharusnya bukan hanya infrastruktur tapi pembangunan ekonomi yang terintegrasi sehingga sumber daya manusianya juga dibangun, diberikan lowongan pekerjaan agar bisa lebih memandirikan rakyat,” jelasnya.

Soal subsidi juga demikian kata Adrianus, kalo bisa subsidi itu ke individu. Sebab, kalo subsidi beras tidak ke individu maka yang akan bermain adalah kepala desa dan Bulog setempat. Sehingga daerah NTT yang paling miskin itu banyak subsidi, namun masih banyak pula kabupaten yang surplus juga terima subsidi.

Edison Lambe dari Papua menegaskan, jika Papua sebagai daerah tertinggal dan terbelakang, karena memang ditinggalkan dan dibiarkan, itu fakta. “Dari tahun 2001 itu terbuka ruang diberikan otonomi khusus. Kemarin saya dengar statement Presiden RI yang menyampaikan terlalu banyak diberikan ke Papua, tapi tidak ada pembangunan. Itu tidak boleh tipu-tipu presiden. Papua memiliki area 3 kali lebih luas dari pulau Jawa, dengan akses sangat sulit. Jadi, kalau formulasi dana transfer daerah adalah jumlah penduduk, tentu Papua kalah dari daerah lain,” ungkapnya.

Menaggapi aspirasi anggota DPD RI tersebut, Sri Mulyani mengaku senang. “Pak Adrianus saya setuju, kualitas belanja dan enpower daerah sendiri, masukan itu sangat penting. Itu sisi mekanisme pemerintah dari Musrenbang itu disebut teori bottom up dan dari atas ke bawah itu alokasi dana berdasarkan lobby atau bagaimana? Ada sebagain dari pemerintah akan objektif dengan ekualisasi baik horison maupun vertikal seperti di Bappenas. Dengan alokasi itu bebas dari keberpihakan, 250 juta populasi itu mayoritas di Jawa. Banyak kepulauan juga yang kecil, kalau diformula dengan manusia, pasti Jawa menang. Kalau konsep ekualisasi atau kesenjangan dan menciptakan keadilan, maka harus ada manusai ada wilayah dan wilayah ada darat dan laut. Tanpa itu, maka dampaknya canceling out atau saling meniadakan,” jelas Sri Mulyani.

Kalau pajak dibinasakan kata Sri Mulyani, maka akan terjadi ketimpangan karena ekonomi dalam suatu negara ada fungsi publik seperti keamanan. “Jika negara tidak ada pajak maka tidak akan bisa membayar TNI/POLRI yang merupakan fungsi umum, maka dapat dipastikan akan terjadi anarki. Itu artinya yang kuat akan tetap kuat, kalau yang kaya ya bisa beli tentara,” tuturnya.

Seperti di Amerika Latin dimana orang kaya membayar tentara dari luar bekas tentara perang,maka yang akan beruntung adalah hanya segelintir orang kaya. Yang terjadi kemudian ketimpangan dan anarki, ketidakadilan. Untuk itulah kata Sri Mulyani perluanya ada negara yang butuh biaya.

Untuk Papua, prioritas pembangunan di Papua sudah cukup baik oleh Presiden Jokowi. “Pak Edison, mohon maaf kalau merasa ditinggalkan, saat ini justru Pak Jokowi sangat serius memperhatikan Papua. Baik dari uang juga perencanaan yang baik disertai implementasi yang baik. Misalnya, pembukaan infrastruktur dari jalan sampai dermaga, isolasi di daerah terpencil sudah mulai dibangun karena kita negara kesatuan. Demikian juga soal pajak freeport itu sudah transparan.

Soal DAU (dana alokasi umum) di tahun 2016 kata Sri Mulyani jika memang ada kontrak berjalan dengan pihak ketiga dalam kaitannya pembangunan di daerah, kalau diverifikasi dan ada hasilnya juga laporannya ada, maka akan diketahui kewajibannya. “Sedangkan untuk pihak kontraktor itu kami tidak melakukan one prestasi, tapi memang harus melalui proses. Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top