Nasional

Desa Siluman, Teras Narang: Gubernur Harus Bisa Jelaskan Masalah Ini

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan jika Komite I DPD RI sedang mengumpulkan data-data terkait desa siluman, yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, pada Senin (4/11/2019) lalu.

DPD RI ingin tahu persis, data dan fakta desa yang disebut-sebut sebagai siluman tersebut. Sehingga DPD RI akan memahami apa yang harus dilakukan. “DPD RI sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data desa siluman di daerah Konawe, Sulawesi Tenggara, itu,” kata Teras di Kompleks DPD RI Senayan Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Apalagi sejak tahun 2015 desa siluman tersebut mendapat anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Dan, hingga tahun 2020 ini anggarannya mencapai Rp 72 triliun. “Proses itu kan dari desa, ke kecamatan, kabupaten, provinsi dan terakhir ke pusat. Tapi, kalau terbukti ada desa siluman, berati ada proses yang salah,” ujarnya.

Seharusnya kata Teras, desa itu siluman atau tidak, Camat tahu dan paham wilayahnya itu ada atau tidak, ada wilayahnya, penduduknya, struktur desanya atau tidak? “Camatnya mesti tahu. Kan harus laporan ke bupati, dan seterusnya,” jelas Teras lagi.

Namun demikian, karena gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat menurut Teras Narang, maka gubernur wajib menjelaskan masalah ini mengapa ada desa siluman? “Gubernur harus bisa menjelaskan ini, secara berjenjang dengan memanggil bupati, camat, dan terakhir kepala desanya,” pungkasnya.

Teras Narang sendiri sebagai mantan gubernur Kalimantan Tengah selama dua periode (2005 – 2015), maka memahami betul administrasi dan masalah desa lainnya. Bahwa desa siluman ini harus ditelusuri dengan benar antara data dan faktanya di daerah.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap ada desa fiktif alias ‘desa siluman’ yang aktif menerima program Dana Desa. Maksudnya ‘desa siluman’ tersebut adalah desa yang tidak berpenghuni tetapi mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah.

“Kami mendengarnya sesudah pembentukan kabinet dan nanti akan kami investigasi,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top