Nasional

Data Bansos Covid-19, LSM Minta Anies Perbaiki Tata Kelola Anggaran

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Soal kesimpangsiuran data penerima Bansos khususnya di DKI Jakarta, menjadi polemik di masyarakat. Sehingga
cerita Covid-19 (Corona) bukan saja membuat banyak orang merasa tegang secara psikologis, tapi juga dapat membuat ketegangan politik.

Setidaknya kita melihat hal itu di DKI Jakarta. Hubungan Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat kerap tegang dalam hal menyikapi wabah Corona.

Terakhir adalah soal data bantuan sosial (bansos) yang akan diluncurkan oleh pemerintah pusat seiring dengan diberlakukannya ketentuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Demikian disampaikan Badi’ul Hadi (Seknas Fitra), Roy Salam (IBC).
Ray Rangkuti (LIMA Indonesia), Jeirry Sumampow (Tepi) di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Mereka menilai ada tiga masalah yang mengemuka ke publik dalam polemik tersebut:

Pertama, adanya pernyataan bahwa Pemprop DKI Jakarta lepas tangan atas pembiayaan bansos untuk sebahagian warga DKI Jakarta. Silang pendapat antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial, Juliari P. Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Dengan sedikit dramatisasi, seolah ketegangan makin meninggi. Tapi pokok soalnya belum benar terurai. Saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani mengungkap bahwa pemerintah pusat memutuskan menanggung bantuan sosial baik dalam bentuk sembako dan bantuan sosial tunai (bantuan langsung tunai/BLT) di Jakarta. Walaupun, anggaran awal diproyeksikan ada di daerah.

Kedua, inkonistensi Data. Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlah warga miskin baru mencapai 3,7 juta orang. Kemudian data ini berubah 2,3 juta orang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan hanya dapat memberikan bantuan bagi 1,1 juta warga miskin di Jakarta, sedangkan jumlah warga miskin baru mencapai 3,7 juta orang. Dari pernyataan tersebut, kemudian pemerintah pusat sepakat untuk memberi bantuan bagi 2,5 juta warga sisanya.

Ketiga, laporan Realisasi Anggaran Pemerintah DKI Jakarta per 14 Mei 2020, anggaran penanganan Covid-19 dalam pos belanja tidak terduga Rp 897,2 miliar sudah terealisasi Rp 890,9 miliar atau 99, 30%.

Sehingga muncul pertanyaan, apakah benar Pemprov DKI tak mampu membiayai sehingga dianggap lepas tangan oleh pemerintah pusat? Dari mana buget Pemprov DKI untuk membiayai keseluruhan pencegahan Covid-19 termasuk di dalamnya bansos? Apakah memang benar Pemprop DKI kehabisan dana sehingga merasa bahwa dana DBH wajib setor?

Untuk itu, para aktivis ini merekomendasikan beberapa hal:

Pertama, Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat agar memperbaiki komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Apalagi relasi kurang baik itu disinyalir sarat dengan kepentingan politik. Ini sama sekali kurang baik dan tak patut dilakukan oleh para pemimpin. Sebab hanya berakibat para rakyat yang makin sengsara. Begitu juga, saling rebut simpatik rakyat dalam program bantuan sosial Covid-19 ini merupakan tindakan tak bermoral. Bantuan sosial untuk rakyat yang menderita merupakan tanggung jawab Pemerintah. Jangan ditunggangi oleh kepentingan politik demi kekuasaan. Sebab itu merupakan tindakan dan perilaku yang tak beradab.

Kedua, meminta Pemerintah DKI Jakarta memperbaiki tata kelola anggaran, khususnya untuk penanganan pandemic Covid-19, terlebih DKI Jakarta menjadi epicentrum pandemic Covid-19. Aspek transparansi menjadi sesuatu yang penting dan jangan terlalu banyak retorika yang tak perlu, yang hanya membuat rakyat terbuai dengan janji-janji kosong.

Ketiga, memperbaiki data penerima manfaat dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pemerintah pusat. Sebaiknya melibatkan masyarakat dalam perbaikan data warga terdampak pandemi ini. Agar tak terlihat bahwa program ini hanya sekedar projek yang dilakukan secara formalitas.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top