Nasional

Darurat, Pengguna Narkoba Sudah Tembus 5,9 Juta Orang

JAKARTA – Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba dan pengidap HIV-AIDS. Dimana pengguna narkoba telah mencapai 5,9 juta orang. Sedangkan, pengidap HIV-AIDS cenderung menyerang ibu rumah tangga. Kita sudah dalam kondisi ‘darurat ketahanan keluarga’. Sebab perilaku yang menyimpang atau anomali sosial berangkat dari keluarga.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Ketahanan Keluarga di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (28/2/2017).

Menurut Fahira, di dalam perspektif yuridis, Indonesia telah memiliki UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Secara spesifik UU tersebut sangat sedikit pasal yang mengaturnya dan cenderung tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman yang kian pesat kemajuannya.

“Berangkat dari hal itu, DPD berinisiasi menyusun RUU Ketahanan Keluarga yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi berbagai upaya baik preventif maupun represif dalam menanggulangi persoalan sosial,” ujarnya senator asal DKI Jakarta itu.

Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Euis Sunarti menjelaskan terkait rencana pembentukan RUU Ketahanan Keluarga yang didasari atas keilmuan dan kajian atau penelitian selama hampir 20 tahun. Ternyata masalah sosial bermuara dari institusi keluarga sejak tahun 1800-an yang membawa ketidakseimbangan keberfungsian keluarga. “Sehingga berdampak pada prestasi perkembangan dan status serta kebahagian anggota keluarga,” katanya.

Dikatakan, persoalan keluarga turut berkontribusi terhadap persoalan sosial seperti peningkatan pengguna Narkoba dan penderita HIV-Aids. Selain itu penyimpangan perilaku seksual seperti zinah, perkosaan dan LGBT juga turut andil. “Keluarga juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, bahkan pengaruh faktor eksternal (lingkungan meso, hekso, dan makro) jauh lebih besar terhadap keluarga,” tambahnya.

Untuk itu, dia berharap ke depan UU Ketahanan Keluarga hendaknya mampu mengatur lingkup kehidupan keluarga yang luas sesuai dimensi dan aspek kehidupan didalamnya. Selain itu, UU Ketahan Keluarga juga berfungsi sebagai perlindungan dan pencegahan (aturan bersifat hulu). “Tujuan UU ini diharapkan untuk menyediakan landasan, dimana pemerintah pusat dan daerah wajib membangun ketahanan keluarga,” pungkas Euis.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top