Nasional

Dana Kampanye Sulit Dideteksi Bawaslu

Bambang Tri P/Sorotnews.co.id

JAKARTA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku sangat kesulitan mendeteksi besarnya dana kampanye partai politik dan Pikada. Kesulitan tersebut, karena dana kampanya tersebut memang tidak terbuka. “Sehingga tidak jelas, berapa sebenarnya biaya kampanye tersebut. Yang bisa diperiksa itu dana yang masuk dalam rekening khusus dana kampanye,” kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja dalam dialektika demokrasi ‘Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana UU No 10/2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu?’ bersama kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto dan pengamat politik Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut Rahmat, biaya pilkada langsung itu sangat besar. Karena itu Parpol sendiri kesulitan membuat laporan keuangannya. “Ada dana perseorangan, BUMD, dan lain-lain, sehingga Bawaslu juga kesulitan merumuskan pendanaan pilkada itu termasuk politik uang atau tidak?,” tambahnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar ini memberi gambaran terjadinya perbedaan biaya kampanye saat mengundang artis. “Seorang Cabup mengundang artis tentu berbeda tarifnya dengan Cagub. Padahal sama cantiknya, cuma beda tarifnya saat kampanye,” ungkapnya.

Yang jelas, lanjut Rahmat, besarnya dana kampanye ini memberi dampak pula pada pelaksanaan Pilkades hingga pemilihan RW pun saat ini. Keduanya sama-sama mengandalkan politik uang. “Bahkan jabatan RT/RW dijadikan modal politik dalam setiap pilkada dan pemilu,” katanya.

Menurut Bagja, ada 171 daerah yang akan gelar pilkada pada 2018 dan biaya terbesar itu di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Belum lagi ditambah kalau terjadi pemungutan suara ulang (PSU) maka biayanya akan terus bertambah. “Untuk Papua Barat saja bisa Rp 15 miliar,” jelas Bagdja.

Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yandri Susanto menegaskan banyaknya kepala daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak terkait dengan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No.10/2016 tentang Pilkada.

Dikatakannya, kepala daerah yang terpilih dan kena OTT tetap sah menjadi kepala daerah sampai ada hukum tetap, atau mengundurkan diri. Apalagi ada 36 kepala daerah status tersangkanya digantung karena tak cukup bukti. “UU Pemilu tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena OTT KPK. Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau mengundurkan diri,” ujarnya

Politisi PAN itu mengakui sulit dalam pemilu tanpa dana yang memadai. Sebab, untuk kampanye Pilkada saja bisa membutuhkan Rp 285 miliar yang digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, kaos, dangdutan, dan kebutuhan lainnya.

Selain itu masyarakat saat ini sulit bisa menghadiri kampanye tanpa diberi transport. Mengapa? Mereka selalu mengatakan kedatangannya di kampanye itu pakai bensin, meninggalkan pekerjaannya di sawah, ladang dan sebagainya, yang jika dihitung dalam sehari bisa mendapatkan Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu.
“Lalu, apakah transport Rp 100 ribu kampanye itu bisa disebut politik uang?” Inilah susahnya. Sehingga kita tak bisa menyalahkan calon kepala daerah, tapi juga masyarakat. Makanya, semua harus diperbaiki,” ujarnya.

Menurut Yandri, pemilu langsung itu memang mahal. Karena itu wajar jika kepala daerah ingin mengembalikan modalnya setelah menjabat. “Kan tak cukup pengembalian modal, tapi untungnya mana? Itu manusiawi. Yang penting tidak melanggar hukum. Kalau melanggar, ya konsekuensinya OTT KPK,” jelasnya.

Hanya saja dia menyayangkan kenapa KPK tidak mengoptimalkan pencegahan. Sebab, bahaya juga kalau banyak kepala daerah OTT, karena jabatannya akan dijabat oleh Plt (pelaksana tugas). Sedangkan Plt tidak boleh membuat kebijakan strategis.

Konsekuensinya, program pembangunan di daerah tak jalan, sekaligus perekonomian semisal pembangunan infrastruktur jalan, pertanian akan mati. “Perekonomian rakyat berhenti dan merugikan semua,” tambahnya.

Apalagi kalau incumbent akan maju lagi, maka pihak yang berkepentingan akan terus mendekati incumbent tersebut. “Ada yang mau menjadi sponsor, membiayai pilkada, dan sebagainya. Maka, di situlah mereka bisa terjebak dan akhirnya kena OTT,” ungkapnya.

Dengan demikian kalau banyak kepala daerah yang OTT bisa mengancam perekonomian dan pembangunan daerah. Tapi, Yandri menolak kalau KPK dibekukan. “Solusinya kepala daerah harus hati-hati, dan KPK dibenahi dengan memprioritaskan upaya pencegahan dari pada OTT,” imbuhnya.

Sedangkan Pangi setuju dengan usulan perbaikan KPK tersebut, namun menolak untuk dibubarkan. Mengingat Indonesia yang sedang konsolidasi demokrasi. Proses politik saat ini masih dalam transisi. “Artinya Indonesia masih mencari bentuk sistem politik demokrasi. Meski sudah 72 tahun merdeka, kita belum mempunyai konsistensi dalam bernegara,” paparnya.

Dosen FISIP UIN Syahid menggambarkan dulu zaman orba memiliki GBHN, sebagai alat guna mengukur arah pembangunan. Sayangnya GBHN dihapus, namun ada keinginan untuk menghidupkan lagi. “Makanya, kita inikan sedang mencari korelasi yang tepat. Apakah ingin kembali lagi dipilih melalui DPRD atau tidak. Karena sistem pemilu dprd.gub jupati trmasul sistim pemilu yang ada, belum konsisten,” imbuhnya. **

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top