Market

Dampak PPKM Darurat, Hikmahbudhi: UMKM Dikenakan Denda, Sungguh Memprihatinkan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Kebijakan sanksi dan hukuman terhadap pelaku UMKM yang melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Nomor 15 Tahun 2021 menimbulkan pro dan kontra. Karena kebijakan tersebut tidak memberikan solusi kepada pelaku UMKM untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan rumah tangga.

“Sektor UMKM dihadapkan pada dilema yang serius. Di satu sisi, kebijakan yang cukup tegas ini, justru menindas UMKM yang melanggar atau bahkan tidak melanggar PPKM,” kata Ketua umum PP Hikmahbudhi, Wiryawan dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (15/7/2021).

Lebih jauh kata Wiryawan, maraknya penangkapan terhadap pelaku UMKM (pedagang kaki lima) membuat prihatin, karena ada yang sampai berujung pada persidangan dan pemenjaraan. “Ditambah lagi dengan membayar denda, ini tentunya cukup membuat masyarakat geram.”

Belum lagi, lanjut Wiryawan, banyak aparatur pemerintah yang melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental kepada masyarakat kecil. Langkah pemenjaraan terhadap pelaku usaha kecil merupakan wujud dari gagapnya pemerintah dalam menemukan solusi.

Sementara itu, Sekjen PP hikmahbudhi menambahkan kebjakan ini jelas kegagalan yang dibebankan kepada masyarakat. Padahal, pemerintah seharusnya memberikan kemudahan bagi UMKM agar bisa bertahan selama pandemi Covid-19. “Masyarakat ini sudah menderita sejak 1,5 tahun terakhir, jangan sekarang sedikit-sedikit main penjara-penjara saja,” ucapnya.

Diketahui, baru-baru ini viral di dunia maya tentang penangkapan PKL yang kedapatan melanggar PPKM darurat. PKL kemudian diancam penjara hingga denda jutaan rupiah. Seperti yang terjadi terhadap tukang bubur di Tasikmalaya, tukang kopi di Medan dan banyak lagi lainnya.

Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia pun menjelaskan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jangan cuci tangan dari tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. “Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi Percepatan penanganan Covid-19 di indonesia agar segera selesai, namun selama PPKM ini berlakukan tolonglah kesejahteraan masyarakat juga di perhatikan. Kalau perlu, Gaji seluruh pejabat pemerintah di alokasikan untuk sembako masyarakat,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top