Market

Dampak E-Money, DPR Khawatir Nasib SDM Penjaga Tol

JAKARTA-Rencana pemerintah meniadakan transaksi non-tunai dan menggantikannya dengan uang elektornik (e-money) dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Dirut PT. Jasa Marga beserta jajaran dan unsur perbankan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Rapat mengemuka bahwa dengan sistem robotisasi sistem transaksi di jalan tol telah menimbulkan keresahan nasib para pekerja yang bertugas di pintu tol. Direktur utama PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Aryani memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja pintu tol yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan sebelum pemerintah mendorong penggunaan transaksi e-money, di setiap gardu tol ada tiga shift, kemudian perlahan jumlahnya dikurangi hingga nantinya benar-benar ditiadakan.

“Karena beberapa hal, yakni di gerbang-gerbang tersebut dengan adanya non tunai bukan berarti tidak ada petugas, apalagi di masa transisi ini. Di kantor pusat, kami sedang mengoptimalkan berbagai fungsi yang kaitannya adalah meningkatkan service. Kami akan menambah beberapa job-job baru di tempat-tempat yang akan kami ciptakan,” ujarnya.

Keharusan pengguna jalan menggunakan e-money dilakukan PT. Jasa Marga dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), karena pihaknya berpandangan bahwa sudah 100 persen pintu tol bisa membaca uang elektronik, namun kenyataanya penyerapannya atau utilisasi dari uang elektronik masih sangat rendah.

Oleh karena itu, dalam waktu sangat pendek ini tepatnya pada 31 Oktober 2017, pemerintah menargetkan 100 persen mengubah posisi peralatan yang ada di gardu, yang selama ini manual menjadi sistem transaksi elektronik atau e-money.

“Kami mengubah posisi readernya sehingga yang tadinya di dalam dengan petugas yang menerima dan mengembalikan uang, dialihkan di luar. Sehingga mudah di taping oleh para pengguna jalan,” jelas Desi.

Posisi reader itu juga bisa bertingkat atas bawah, untuk kendaraan-kendaraan tidak hanya golongan I, tetapi juga ruas-ruas yang dimasuki oleh kendaraan yang besar. Pihaknya juga harus memasang portal untuk gardu yang hanya menerima kendaraan-kendaraan yang termasuk golongan I, dan juga harus memodifikasi aplikasi serta memasang automatic lamp berrier di depan gardu.

“Gardu yang dahulu sering disebut GTO, sekarang ini kami menyebutnya GSO. Sejak awal September kami melakukan perubahan itu, dan saat ini Jasamarga memiliki gardu kurang lebih 1.200 jumlah gardu,” imbuhnya.

Sebelum gerakan ini dilaunching, 40 persen dari jumlah gardu tersebut adalah gardu GTO. Sedangkan 60 persen merupakan gardu manual, dan itulah yang tiap harinya harus rubah posisi peralatannya, menambah portal, dan serta memasang palang otomatis. “Sehingga setiap hari di masing-masing titik lokasi sudah mulai 100 persen non tunai,” tegas Desi.

Untuk mendukung kebijakan itu, PT Jasa Marga dan BUJT sudah menggandeng 5 bank yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BCA) dan prosesnya bertahap karena di beberapa ruas masih ada yang belum bisa mengakses lengkap 5 bank tersebut.

“Sosialisasi sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, karena sebelum kami mengubah peralatan, kami juga terus melakukan sosialisasi di seluruh ruas tol yang ada di Indonesia,” tegas Desi.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top