Nasional

Cegah Pemborosan Uang Negara, Operasi Tinombala Harus Tuntas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pengamat militer Kharul Fahmi meminta agar operasi Tinombala yang memburu kelompok teroris Mijahidin Indonesia Timur (MIT) bekerja hingga tuntas. Jangan sampai kelompok teroris ini mampu membangun kembali organisasinya hingga solid. “Sekarang ini harus selesai. Jangan sampai berlarut-larut, sehingga memboroskan anggaran negara. Ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya dalam diskusi “Teror di Sigi, Bagaimana Nasib Perpres TNI” bersama anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon dan Wakil Ketua MPR Arsul Sani, di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Lebih jauh kata Direktur eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) ini menilai operasi Tinombala yang lalu itu tidak berhasil menyelesaikan kasus MIT. Karena kelompok Santoso dan Basri ternyata mampu membangun kembali kekuatannya. Padahal kedua pentolan tersebut mampu ditewaskan TNI. “Mestinya saat kekuatannya melemah dan tercerai berai, langsung dituntaskan,” ucapnya lagi.

Sementara Anggota Komisi I DPR Effendi MS Simbolon menilai pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme itu sangat tepat dan sudah sepatutnya. Alasannya, tidak perlu lagi menggunakan unsur bukti permulaan adanya aksi tindak pidana teror. “Kini, teroris itu terdiri dari ribuan komunitas dan gerakannya benar-benar terstruktur. Bahkan mereka sendiri juga berada di tengah-tengah masyarakat. Jelas hal ini sangat menyulitkan bagi Polri, tetapi tidak bagi TNI,” terangnya.

Menurut Effendi, berbagai kejadian teror sudah seringkali terjadi. Jadi tidak perlu lagi mempertentangkan peran TNI dan Polri dalam mengambil peran. Apalagi TNI adalah penegak kedaulatan NKRI, baik ada ancaman militer maupun non militer. “Jadi ini merupakan sumbangsih TNI terhadap kejahatan yang sifatnya extraordinary. Apalagi kejahatan teror ini termasuk ada benang merahnya dengan ideologis dan aliansi internasional,” paparnya lagi.

Bahkan kata Anggota Fraksi PDIP ini memandang tidak perlu lagi melibatkan DPR terkait usulan Perpres TNI. Karena penerbitan Perpres tersebut merupakan domain pemerintah.

Sedangkan Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan Perpres tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme sudah dua kali DPR melakukan rapat. Selain dihadiri Pimpinan DPR, juga dihadiri Pimpinan Komisi I DPR dan Pimpinan Komisi II DPR. “Undang-Undang Nomor 5/2018 menjelaskan Pasal 43 (i) itu menyebutkan bahwa Peraturan Presiden yang akan mengatur ketentuan lebih lanjut terkait dengan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme ini dikonsultasikan dengan DPR,” ungkapnya.

Dari sisi ilmu perundang-undangan, kata Sekjen PPP, memang susah untuk digugat seperti itu. Namun karena Undang-Undang merupakan produk politik, jadi kadang-kadang tidak semua hal yang menurut ilmu perundang-undangan, pas untuk kita ikuti,” imbuhnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top