JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi VI DPR Rudi Hartono Bangun mendesak Menteri BUMN Erick Thohir agar membuat aturan yang jelas dan baku terkait jabatan Direksi dan Komisaris BUMN. Sehingga perombakan dan rotasi jabatan direksi dan komisaris berdasarkan kinerja, sehingga tidak terkesan politis. “Saya mengusulkan jabatan direksi dan komisaris ini tidak boleh terlalu lama. Jadi segera lakukan rotasi atau tour of duty, bisa mengambil contoh yang baik sudah dilakukan TNI/Polri,” katanya di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dengan adanya tour of duty, kata Rudi, maka para direksi dan komisaris BUMN bisa lebih banyak melakukan kreatifitas dan bisa berinovasi. Pun begitu, bisa sekaligus mencegah potensi adanya korupsi dalam BUMN tersebut. “Kalau terlalu lama mereka di situ, bertindak membuat raja-raja kecil dan berpotensi “memperkaya” kroninya,” ungkapnya.
Lebih jauh Politisi Nasdem itu menyebut para direksi BUMN tersebut bahkan ada yang sudah diperiksan penegak hukum. “Toh sudah ada yang Pak Erick laporkan ke aparat hukum dan sudah diproses, seperti yang sudah di Kejaksaan dan KPK,” terangnya.
Bahkan Rudi menyoroti kinerja BUMN Waskita Karya yang utangnya mencapai Rp41 Triliun. Dalam laporan paparan tersebut, bahwa utang tersebut bisa diselesaikan dalam tempo 17 tahun-20 tahun. “Anehnya, kenapa para direksi lama itu tidak bisa dipanggil ke DPR. Kita ingin tahu utang Rp41 Triliun digunakan untuk apa saja,” ucapnya seraya mempertanyakan.
Legislator dari Dapil Sumatera Utara III ini meminta agar Meneg BUMN Erick Tohir lebih tegas kepada para direksi BUMN yang membuat kerugian. ***
Penulis : Chandra
Editor : Chandra
