Nasional

BKSAP Desak Semua Negara Peduli Pada Pengungsi

JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mendesak semua negara berkontribusi terhadap masalah pengungsi, walaupun bukan di negara konflik atau tetangga negara konflik. Termasuk negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Demikian disampaikan Nurhayati seusai menerima Representative United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, Thomas Vargas, dan Head of Regional Delegation The International Committee of the Red Cross (ICRC) Christoph Sutter, di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (22/2/2017).

“Jadi, meski belum meratifikasi konvensi, mereka harus peduli terhadap pengungsi. Mereka bisa membantu dengan pertolongan dan pendampingan, misalnya dengan mengirim bantuan pendidikan atau bantuan logistik,” ujarnya.

Menurut politisi Demokrat itu, sebagai Presiden Intenational Humanitarian Law (IHL) yang bekerjasama dengan UNHCR dan ICRC, ia harus memastikan seluruh negara melalui parlemennya untuk ikut mendukung dan membantu para pengungsi.

“Isu ini sudah menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi, tapi Presiden Jokowi sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri,” kata Nurhayati dengan menambahkan bahwa langkah penerbitan Perpres ini mendapat apresiasi dari UNHCR dan ICRC.

Sementara dalam Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) mendatang, Nurhayati memastikan pihaknya akan mengunjungi kamp pengungsi di Bangladesh. “Kita ingin menggelar pertemuan di Bangladesh, karena di sana banyak pengungsi dari Rohingya. Kami ingin melakukan kunjungan di penampungan pengungsi,” pungkasnya.

JAKARTA, Presiden Joko Widodo menyebut demokrasi sekarang ini sudah kebablasan. Konsekuensinya, artikulasi politik dewasa ini sering menerabas pakem ideologi Pancasila. Hal itu dibenarkan oleh Wakil Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum DPP Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bahwa kebablasan demokrasi tersebut dirasakan masyarakat.

“Kebablasan demokrasi sekarang ini memang dirasakan masyarakat. Jadi, ke depan mesti dikurangi. Jika masyarakat makin dewasa dalam berdemokrasi maka kondisi Indonesia akan semakin stabil dan kondusif. Tapi, saya optimistis pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya akan lebih baik sejalan dengan iklim demokrasi Indonesia,” tegas OSO seusai Pelantikan Pengurus DPP Hanura, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Karena itu kata Oesman, sudah saatnya seluruh elemen masyarakat bersatu sehingga bisa menghalau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. “Jadi, sudah saatnya kita mengajak seluruh rakyat dan pimpinan bersatu,” ujar Oesman.

Sebelumnya Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan lainnya yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu Presiden RI menyayangkan banyaknya peredaran fitnah, kabar bohong, hoax, saling mencaci dan menghujat. “Ini kalau kita terus-teruskan bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya kalau ini kita bisa lalui dengan baik akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji bukan melemahkan,” kata Jokowi.

Menurutnya, dmeokrasi yang kebablasan itu bisa membuka peluang manuver politik yang ekstrem. “Demokrasi kita sudah terlalu kebablasan dan praktik demokrasi politik itu telah membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme dan yang lain yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” jelas Jokowi.

Manuver-manuver itu kata Jokowi, belakangan ini memunculkan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Isu itu katanya, harus segera dihentikan agar tidak merusak bangsa ini. “Penyimpangan itu mengambil bentuk nyata seperti politisasi SARA. Ini harus kita ingatkan, kita hindari. Seperti yang tadi disampaikan Pak OSO, baca kebencian, fitnah, kabar bohong, saling memaki, saling menghujat, kalau terus-terusan bisa menjurus pada pemecahbelahan bangsa kita,” tambahnya.

Namun demikian, Jokowi meyakini hal ini merupakan ujian yang harus dihadapi bangsa ini. Bahwa Indonesia akan lebih dewasa jika mampu menghadapi ujian tersebut. “Saya yakin ini menjadi ujian yang nantinya kalau bisa dilalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, semakin matang, tahan uji. Bukan justru melemahkan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top