Nasional

BK DPD: Tatib Berlaku untuk Anggota DPD RI Terpilih

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI Mervin Komber menegaskan jika pengesahan pembahasan tata tertib (Tatib) DPD RI yang baru ini sempat terhenti karena pemilu 2919, dan dimulai lagi dengan membentuk tim kerja di setiap setiap alat kelengkapan DPD RI yaitu tim kerja (Timja).

Sepeti diatur dalam pasal 34 ayat 1 huruf a peraturan DPD RI 2018 tentang Tatib yang memberikan mandat kepada BK DPD untuk menyempurnakan Tatib DPD RI. “Jadi, Tatib DPD itu disempurnakan karena tak sejalan dengan kode etik, dan pembahasannya sesuai prosedur,” demikian Mervin di Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Rabu (18/9) malam.

Hal itu juga sejalan dengan pemekaran daerah Kalimantan Utara, yang menjadi daerah pemilihan baru dalam pemilu 2019 lalu. Konsekuensinya harus ada perwakilan dari Kalimantan Utara di BK DPD RI. “Jika semula berjumlah 17 orang, maka sekarang menjadi 19 orang bertambah 2 orang,” katanya.

Selanjutnya kenapa pembahasannya dipercepat, karena Paripurna DPD RI tinggal 2 kali lagi dan dalam Panmus sudah disampaikan pada 30 Agustus 2019 lalu, jika pada Rabu (18/9) akan menyampaikan laporan tentang Tatib DPD RI dan mereka menolak, karena dianggap karena belum dibicarakan dalam Panmus.

Padahal, kata Marvin, Tatib baru itu justru menguntungkan anggota DPD RI yang baru terpilih terkait dengan PURT, BURT dan PULD. “Itu diputuskan tanpa melalui voting,” ungkapnya.

Tatib DPD itu disahkan pada Sidang Paripurna DPD RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD Senator Ahmad Muqowam.
Pengesahan itu berdasarkan usulan BK DPD RI sesuai dengan ketentuan Pasal 334 ayat (1) huruf a Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib.

Proses perubahan Peraturan Tatib DPD RI telah dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPD RI. Pada tahap awal Badan Kehormatan membentuk Tim Kerja yang Anggotanya berasal dari Anggota Badan Kehormatan yang terpilih kembali menjadi Anggota DPD RI Periode 2019-2024.

Dalam melakukan penyusunan dan pembahasan Tatib DPD RI, Tim Kerja membuka ruang bagi Anggota DPD yang terpilih kembali dan Pimpinan Alat Kelengkapan untuk memberikan masukan yang dilaksanakan di Bali dan Banten.

Pada tanggal 17 September 2019, Badan Kehormatan DPD RI melakukan rapat dengan Panitia Perancang Undang-Undang untuk melakukan harmonisasi Tatib.
Naskah perubahan Tata Tertib juga  telah dibagikan kepada Anggota DPD RI sebelum Paripurna DPD RI.  “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPD RI atas disahkannya Tatib DPD RI yang dilakukan secara musyawarah mufakat (tidak voting),” kata Muqowam.

Meski ada beberapa anggota DPD RI yang interupsi dan menolak dalam pengesahan Tatib tersebut, namun kata Ketua Komite I DPD RI Benny Ramadhani, Tatib DPD RI tetap sah, karena sudah sepakat.

Apalagi menurut Benny, terkait acara Paripurna itu sudah tertuang dalam  surat undangan PM.00/2406/DPD RI/ IX/2019 agendanya tiga tertulis di surat undangan dan tidak ada yang tidak diundang.

1. Tentang pengesahan TATIB,
2.Penyampaian ikhtisar Laporan
3. Pengesahan  keputusan DPD RI.

“Mereka yang menolak itu lupa, jika pengesahan keputusan itu seudah dibahas dulu oleh Pansus atau Timja,  kemudian disetujui dan disahkan di paripurna DPD RI. Jadi, tak ada yang salah dan sudah sah,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top