Pertanian

Bisa Tabrak UU, Penghapusan RIPH Ditolak

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Kementerian Perdagangan diingatkan tak asal menghapus ketentuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) sebelum memberi izin impor. Pasalnya, pencabutan RIPH berpotensi melanggar Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, sekaligus mengancam keamanan bahan pangan yang diimpor.

“Memang ada benturan dengan Undang-Undang, karena pemerintah sudah mencanangkan ada wajib tanam bagi importir. Kalau RIPH-nya dilepas, ini siapa yang jamin keamanan pangan masuk ke Indonesia?” kata Ketua Komisi IV DPR Sudin dalam siaran pers, Senin (30/3/2020).

Untuk diketahui, UU Hortikultura mengatur tentang RIPH sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh importir bahan pangan. Tujuan rekomendasi yang diterbitkan Kementerian Pertanian itu selain untuk memastikan keamanan pangan hasil impor, juga demi menjaga harga bahan pangan dalam negeri dalam rangka melindungi petani nasional.

Masalahnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan alasan kelangkaan pasokan serta wabah Covid-19 menghapus ketentuan RIPH dan Syarat Persetujuan Impor (SPI) untuk bawang putih dan bawang bombay. Dengan begitu, importir bisa memasukkan barang ke Indonesia tanpa terlebih dulu memperoleh RIPH dari Kementerian Pertanian, sementara SPI menjadi kewenangan Kemendag.

Menurut Sudin, seharusnya Kemendag bertindak bijak dan tak ikut campur urusan yang menjadi kewenangan kementerian lain. “Urusan pertanian, ya Kementerian Pertanian,” tegas Sudin.

Lebih lanjut Sudin mengaku menerima informasi bahwa Kementerian Pertanian sebenarnya sudah mengeluarkan RIPH sebanyak 400 ribu ton lebih. Artinya, sudah ada pihak yang bekerja keras berusaha memenuhi persyaratan, termasuk syarat wajib menanam di dalam negeri. “Nah sekarang RIPH tiba-tiba dibebaskan, apakah tidak jadi kacau?” tegas Sudin.

Menurut Sudin, implikasi lebih jauh penghapusan RIPH adalah mengganggu upaya pemerintah mencapai target ketahanan pangan nasional.

Wakil rakyat asal Lampung itu juga mengaku menerima keluhan tentang kekecewaan para petani bawang.

“Kemarin anggota DPR kami dari dapil Jateng sudah teriak. Sekarang sedang panen bawang putih di Jateng. Memang cuma sekian ton dan tak begitu banyak, tetapi harganya jatuh. Kalau sudah harga jatuh, otomatis di waktu akan datang, petani dipaksa menanam pun dia tak akan mau. Buat apa menanam kalau rugi,” ulasnya.

Sudin menambahkan, konsekuensi lebih serius penghapusan RIPH adalah terancamnya petani lokal dan importir. Sebab, pengusaha luar negeri bakal lebih leluasa memasukkan produk pertaniannya ke Indonesia.

Oleh karena itu Sudin menegaskan, Komisi IV DPR berencana membahas soal itu dalam rapat kerja gabungan yang dihadiri Kementan dan Kemendag. Namun, rencana itu masih terganjal kebijakan work from home (WfH) akibat Covid-19.

Oleh karena itu Sudin akan mengupayakan rapat melalui telekonferensi. “Mungkin kami akan lakukan dengan cara virtual,” kata Sudin. ***

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top