Pertanian

Beras Bantuan Pemkot Tangerang Dinilai Tidak Layak

Beras/Kompas.com

TANGERANG, SUARAINVESTOR.COM-Beras untuk bantuan masyarakat terkait wabah Covid 19 yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang pada awal April 2020 lalu, ternyata menyisakan sejumlah persoalan. Selain karena ada masyarakat yang menerima beras dengan kualitas yang tidak layak konsumsi, ada dugaan mark up harga beras yang dibeli dari Bulog tersebut.

“Berdasarkan laporan dan data yang masuk ke kami, ada beberapa masyarakat di Kecamatan Cibodas, Kecamatan Tangerang yang sempat mendapatkan beras tidak layak kosumsi, karena tak sedap dan berkutu,” kata Ketua Presidium KAHMI Hendri Zein kepada wartawan, Rabu (13/05/2020).

Lebih jauh, Hendri menyatakan pihaknya sedang melakukan investigasi dan pengumpulan data, berapa banyak warga yang mendapatkan beras tidak layak tersebut. “Mestinya beras kualitas medium, harusnya layak kosumsi, tapi ini kenapa yang diberikan ke masyarakat ada yang tidak layak. Jangan-jangan yang diberikan ini, beras non kualitas,” katanya.

Padahal tambah Hendri, berdasarkan data yang didapat, Pemkot Tangerang melakukan pembelian beras untuk kualitas medium, dimana pengadaan itu dilakukan mulai dari 2015 lalu.

“Setahu kami Pemkot melakukan pembelian itu dari 2015, terakhir 2018, tapi baru dibagikan pada 2020 ini karena terkait adanya wabah covid 19, dan program menjaga ketahanan pangan, dimana leading sektor nya adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, yang melakukan pembelian serta pendistribusian,” terangnya lagi.

Lebih jauh, Hendri menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan terkait kontrak pembelian beras antara Dinas DKP Kota Tangerang dengan Bulog, terutama soal harga. Disisi lain, perlu pengawasan soal distribusi, jangan sampai masyarakat masih ada yang mendapatkan kualitas beras yang tidak layak kosumsi. “Beras bantuan itu harusnya layak konsumsi. Tentu kasihan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Apalagi aroma beras ini tidak sedap, jadi perlu dicek lagi dengan teliti,” tuturnya.

Sementara itu Kabid Ketersedian Pangan, DKP Kota Tangerang, Rika Kartika mengaku memang ada beras yang kualitasnya kurang layak kosumsi dan sempat dibagikan, namun sudah diganti oleh DKP. “Jumlahnya juga tidak banyak hanya 0,4 persen dari total yang dibagikan, yaitu hanya 450 kg, dan langsung kami ganti begitu ada laporan,” ungkapnya.

Rika menjelaskan total beras dari Bulog yang dibagikan oleh DKP kepada masyatakat terkait Covid 19, pada bulan April 2020 lalu sebanyak 101 ton dan kemudian disebarkan melalui kelurahan se Kota Tangerang. Dari jumlah itu hanya 450 kg yang laporannya tidak layak kosumsi. “Kecil sekali kalau dilihat jumlah yang dibagikan, mungkin ada terselip, dan itupun sudah diganti langsung oleh Bulog,” katanya.

Terkait Kontrak pembelian, Rika menyampaikan Pemkot Tangerang dalam hal ini DKP membeli sekitar 250 ton beras, dimana pembelian dilakukan dari 2015, 2016, dan terakhir 2018. “Walau sudah dibeli, namun beras-beras itu tetap disimpan di Bulog, dan baru diambil kalau diperlukan, seperti saat ini, jadi secara kualitas harusnya terjaga, tidak mungkin beras lama yang dibagikan, karena sebelum pengiriman kita pun melakukan pengecekan,” katanya.

Adapun nilai kontrak antara DKP dengan Bulog, Rika menjelaskan harga yang disepakati adalah Rp10.540 per kg. “Harga disesuaikan kondisi sekarang, harga itu untuk beras kualitas medium,” katanya.

Sementara itu Sekdis DKP Wawan Kuswanto, menegaskan kontrak pembelian itu bukan dilakukan oleh pejabat DKP era saat ini, namun dilakukan oleh pejabat sebelumnya. “Kami yang menjabat saat ini, tidak begitu paham soal kontrak, karena memang rata-rata baru menjabat disini. Kami hanya bertanggung jawab soal distribusi,” katanya. (***)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA POPULER

To Top