Market

Beras Apek, DPR: Tak Ada Koordinasi Antar Kementerian

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Terjadinya 20.000 ton beras (Rp 160 miliar) apek (disposal) di Perum Bulog, akibat tak ada koordinasi antara kementerian. Khususnya kementerian perdagangan dengan menteri pertanian dan Menko Perekonomian. Seharusnya itu tidak terjadi, karena akan merugikan negara dan petani.

“Kalau Bulog itu hanya berdasarkan penugasan dari Kementerian perdagangan. Karena itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tak boleh mengatakan tidak tahu-menahu terkait beras apek itu, mengingat menjadi tanggung jawab pemerintah sendiri,” tegas Andi Akmal Pasludin di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Anggota Komisi IV DPR FPKS itu berharap pemerintah menghentikan impor besar-besaran khususnya untuk pangan, karena hal ini menymbang terjadinya defisit APBN yang besar. Pada tahun 2018 pemerintah impor beras 2,2 juta ton.

“Apalagi Bulog tak lagi ditugaskan untuk menyediakan beras Raskin (beras miskin) dan Rastra (beras sejahtera), maka impor beras jangan sampai gila-gilaan. Kalau tetap paksa impor, berarti ada mafianya. Ini yang mesti dibereskan. Sekaligus untuk memberdayakan petani lokal,” tambah Andi Akmal.

Sebelumnya Perum Bulog pada akhir pekan lalu meminta Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran untuk kebijakan disposal stock atau pembuangan beras yang sudah mengalami penurunan mutu.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menyebutkan setidaknya ada 20 ribu ton dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan dimusnahkan.

Stok beras tersebut senilai Rp 160 miliar dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram. “Ini yang jadi masalah. Dari Pemerintah sudah ada (aturannya), di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan, tapi untuk eksekusi disposal anggaran tidak ada. Kalau kami musnahkan, gimana penggantiannya,” kata Tri Wahyudi, Jumat (29/11).

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan CBP, disebutkan bahwa CBP harus dilakukan disposal (pembuangan) kalau telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit empat bulan atau berpotensi dan atau mengalami penurunan mutu. Batas waktu simpan terhitung mulai CBP disimpan di gudang yang dikuasai Perum Bulog.

Permentan tersebut mulai aktif pada Oktober 2018. Menurut Tri Wahyudi dari 2,3 juta stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini, sekitar 100 ribu ton beras yang usianya sudah di atas empat bulan. Dari jumlah tersebut, 20 ribu ton beras dengan usia penyimpanan lebih dari satu tahun akan dimusnahkan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top